Kades Tidak Membuat Laporan, Apakah Bisa Diturunkan? Telaah Dasar Hukum dan Sanksi Administratif dalam Pengelolaan Dana Desa

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa merupakan landasan penting guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan partisipatif. Di tengah tuntutan masyarakat untuk mengetahui secara jelas penggunaan dana desa, muncul pertanyaan: “Kades tidak membuat laporan, apakah bisa diturunkan?” Artikel ini mengupas tuntas mengenai kewajiban pelaporan kepala desa, dasar hukum yang mengaturnya, serta potensi sanksi dan mekanisme penurunan jabatan apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi.

1. Latar Belakang

1.1 Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa

Kepala desa (kades) memiliki peran strategis dalam mengelola dan memimpin pemerintahan di tingkat desa. Salah satu tanggung jawab utamanya adalah menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban baik laporan keuangan, laporan kinerja, maupun laporan pelaksanaan program pembangunan desa. Laporan ini penting sebagai bukti akuntabilitas penggunaan dana desa yang bersumber dari anggaran negara dan daerah. Dalam konteks ini, laporan tersebut menjadi instrumen pengawasan, evaluasi, serta dasar pertanggungjawaban kades kepada masyarakat dan pemerintah daerah.

1.2 Tuntutan Transparansi dan Akuntabilitas

Seiring dengan era keterbukaan informasi dan partisipasi publik, masyarakat kini memiliki hak untuk menanyakan dan memantau penggunaan anggaran, termasuk alokasi dana desa. Ketika kades tidak membuat laporan sebagaimana seharusnya, muncul pertanyaan mendasar mengenai apakah hal tersebut dapat berakibat pada penurunan jabatan atau pemberian sanksi administratif. Isu ini menjadi sorotan publik karena berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan penerapan prinsip-prinsip transparansi.

2. Dasar Hukum Pelaporan Kepala Desa

2.1 Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014

UU Desa No. 6 Tahun 2014 merupakan landasan hukum utama yang mengatur otonomi desa, termasuk pengelolaan keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban. Dalam UU tersebut diamanatkan bahwa dana desa harus dikelola secara transparan, partisipatif, dan akuntabel. Kewajiban pembuatan laporan—baik laporan keuangan maupun laporan pelaksanaan program—merupakan bagian dari tanggung jawab kades untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada masyarakat. Dasar hukum ini menegaskan bahwa apabila kades gagal memenuhi kewajiban pelaporan, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai penyimpangan dari prinsip akuntabilitas yang diwajibkan.

2.2 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa mengatur lebih rinci mengenai mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa. Dalam peraturan ini, kades diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan, laporan kinerja, dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program pembangunan desa secara berkala. Kegagalan dalam penyampaian laporan secara tepat waktu dan lengkap merupakan pelanggaran administrasi yang dapat dikenakan sanksi.

2.3 Permendagri No. 114 Tahun 2014

Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa memberikan arahan teknis bagi penyusunan laporan dan mekanisme pertanggungjawaban di tingkat desa. Dalam pedoman tersebut, disebutkan bahwa kades harus menyusun laporan secara periodik dan menyampaikan hasilnya kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta instansi terkait. Kegagalan dalam melaksanakan kewajiban tersebut menjadi salah satu dasar hukum untuk menurunkan kinerja atau bahkan menurunkan jabatan kades jika dianggap telah menghambat proses pembangunan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

2.4 Dasar Hukum Lain yang Relevan

Selain UU Desa, PP, dan Permendagri, beberapa dasar hukum lain yang mendukung prinsip transparansi dan kewajiban pelaporan antara lain:

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
UU KIP memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi publik, termasuk laporan keuangan dan kinerja pemerintah desa.
Peraturan Daerah (Perda)
Banyak daerah mengeluarkan peraturan yang mengatur mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa, sehingga kades wajib mematuhi peraturan tersebut.

Hak masyarakat untuk mengakses informasi serta kewajiban kades dalam pelaporan didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga jika kades tidak membuat laporan, maka langkah administratif berupa penurunan jabatan atau sanksi dapat diterapkan.

3. Hak Masyarakat dalam Mengajukan Pertanyaan Mengenai Alokasi Dana Desa

3.1 Prinsip Keterbukaan Informasi Publik

Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008, setiap warga negara berhak memperoleh informasi publik dari instansi pemerintah, termasuk informasi terkait alokasi dan penggunaan dana desa. Prinsip keterbukaan ini tidak hanya memberikan hak akses kepada masyarakat, tetapi juga mendesak pemerintah desa untuk memberikan informasi yang akurat dan transparan. Dengan demikian, jika ada kades yang tidak membuat laporan, masyarakat berhak untuk menanyakan dan menuntut kejelasan informasi tersebut.

3.2 Mekanisme Pengajuan Pertanyaan oleh Masyarakat

Masyarakat dapat mengajukan pertanyaan atau permohonan informasi melalui beberapa mekanisme, antara lain:

Permohonan Tertulis:
Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi secara tertulis kepada pemerintah desa, yang kemudian wajib dijawab dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai UU KIP.
Forum Musyawarah Desa:
Forum musyawarah desa atau musrenbang dapat dijadikan wadah untuk menyampaikan pertanyaan dan masukan terkait alokasi dana desa.
Media Sosial dan Website Resmi Desa:
Banyak pemerintah desa kini menggunakan platform digital untuk mempublikasikan laporan keuangan dan kegiatan pembangunan, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi tersebut serta mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar atau fitur tanya jawab.

3.3 Peran Lembaga Pengawas dan BPD

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan tugas kades. Jika kades tidak membuat laporan, BPD berwenang untuk menanyakan, memanggil, dan menuntut pertanggungjawaban dari kades. Dalam beberapa kasus, BPD juga dapat mengajukan rekomendasi penurunan jabatan kades jika ditemukan pelanggaran yang serius.

4. Implikasi Jika Kades Tidak Membuat Laporan

4.1 Tindakan Administratif terhadap Kades

Kewajiban pelaporan merupakan salah satu indikator kinerja kepala desa yang diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Jika kades tidak membuat laporan, hal ini bisa dianggap sebagai pelanggaran administratif. Berikut adalah beberapa implikasi dan kemungkinan sanksi yang dapat diterapkan:

Peringatan dan Teguran:
Tahap awal penanganan pelanggaran administratif biasanya dimulai dengan peringatan dan teguran. Kades yang tidak membuat laporan dapat diberikan teguran secara lisan atau tertulis oleh atasan, seperti bupati/walikota atau melalui BPD.
Sanksi Administratif:
Berdasarkan mekanisme pertanggungjawaban dalam PP No. 43 Tahun 2014 dan Permendagri No. 114 Tahun 2014, kades yang lalai membuat laporan dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi ini bisa berupa penurunan pangkat atau penurunan jabatan secara administratif.
Penurunan Jabatan:
Jika pelanggaran berlanjut dan dinilai menghambat pelaksanaan pembangunan serta pertanggungjawaban keuangan desa, penurunan jabatan kades dapat dipertimbangkan. Hal ini didasarkan pada asas akuntabilitas yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, di mana kades wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa kepada masyarakat dan pemerintah daerah.

4.2 Prosedur Penurunan Jabatan

Prosedur penurunan jabatan kades yang tidak membuat laporan umumnya melibatkan beberapa langkah, yaitu:

Pemeriksaan dan Evaluasi:
Instansi atasan (misalnya, bupati/walikota) atau BPD melakukan evaluasi terhadap kinerja kades, termasuk keterlambatan atau ketidakteraturan dalam penyampaian laporan.
Pemberian Teguran dan Kesempatan Perbaikan:
Sebelum mengambil langkah penurunan jabatan, kades biasanya diberikan kesempatan untuk memperbaiki kekurangannya melalui teguran resmi dan pembinaan lebih lanjut.
Rapat Pertimbangan:
Jika kades tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka rapat pertimbangan akan diadakan, melibatkan pejabat terkait dan BPD, untuk menentukan langkah selanjutnya.
Keputusan Penurunan Jabatan:
Berdasarkan hasil rapat dan evaluasi, pejabat atasan dapat memutuskan untuk menurunkan jabatan kades sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.3 Dampak Pelanggaran Pelaporan Terhadap Pembangunan Desa

Keterlambatan atau tidak adanya laporan pertanggungjawaban dari kades dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain:

Kehilangan Transparansi:
Tanpa laporan yang jelas, masyarakat tidak dapat mengetahui secara tepat bagaimana dana desa digunakan, sehingga menurunkan kepercayaan publik.
Hambatan Monitoring dan Evaluasi:
Laporan yang tidak lengkap menyulitkan instansi pengawas dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program pembangunan desa.
Risiko Penyalahgunaan Dana:
Tanpa pengawasan yang transparan, potensi penyalahgunaan atau penyimpangan penggunaan dana desa dapat meningkat.
Dampak pada Akuntabilitas:
Kegagalan kades dalam membuat laporan menunjukkan kurangnya akuntabilitas yang dapat merusak citra pemerintahan desa dan berdampak pada penurunan kinerja keseluruhan.

5. Upaya Meningkatkan Disiplin Pelaporan oleh Kades

5.1 Peningkatan Kapasitas dan Pelatihan

Pemerintah daerah dan lembaga pengawas perlu melakukan pelatihan berkala kepada kades dan perangkat desa mengenai tata cara penyusunan laporan keuangan dan kinerja. Pelatihan ini dapat mencakup:

Penggunaan sistem informasi keuangan desa (SID)
Teknik penyusunan laporan pertanggungjawaban
Pemahaman regulasi dan dasar hukum pengelolaan keuangan desa

5.2 Penguatan Sistem Pengawasan Internal

Demi mencegah terjadinya pelanggaran pelaporan, perlu diterapkan mekanisme pengawasan internal yang ketat di tingkat desa. Beberapa upaya yang dapat dilakukan meliputi:

Pembentukan tim audit internal desa yang rutin mengevaluasi laporan keuangan
Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga pengawas yang independen
Pelaporan berkala kepada pemerintah daerah agar setiap penyimpangan segera diketahui dan ditindaklanjuti

5.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Implementasi teknologi informasi seperti sistem informasi desa (SID) dapat mempermudah proses penyusunan dan publikasi laporan. Dengan sistem digital, informasi dapat diunggah secara real time dan diakses oleh masyarakat melalui website resmi atau aplikasi mobile desa. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mendorong transparansi penggunaan dana desa.

5.4 Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan

Masyarakat berperan penting dalam mengawasi kinerja pemerintah desa. Masyarakat dapat:

Mengajukan permohonan informasi sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008)
Menyampaikan aspirasi dan kritik melalui forum musyawarah desa
Menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi dan menuntut akuntabilitas

Partisipasi aktif ini dapat memberikan tekanan positif kepada kades agar selalu menyusun laporan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan hukum.

6. Studi Kasus dan Best Practice

6.1 Studi Kasus: Penurunan Kinerja di Desa X

Di salah satu desa di Jawa Tengah, ditemukan bahwa kades tidak konsisten dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja. Evaluasi oleh BPD dan instansi pengawas daerah mengungkapkan bahwa laporan yang tidak lengkap menyebabkan kesulitan dalam monitoring penggunaan dana desa. Akibatnya, dalam rapat evaluasi kinerja, kades diberikan teguran resmi dan diminta untuk memperbaiki laporan dalam waktu tertentu. Bila tidak ada perbaikan, ada indikasi bahwa penurunan jabatan dapat diterapkan sebagai upaya pengamanan akuntabilitas. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya disiplin pelaporan sebagai bagian dari pertanggungjawaban kades.

6.2 Best Practice: Desa Terbuka di Kota Y

Beberapa desa di Kota Y telah menerapkan sistem “Desa Terbuka” dengan mewajibkan setiap kades untuk mempublikasikan laporan keuangan dan kinerja secara rutin melalui website resmi desa. Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk dengan mudah mengakses dan mengevaluasi informasi tersebut. Hasilnya, transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa meningkat signifikan, dan tidak ada kasus pelanggaran pelaporan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Praktik ini menjadi contoh baik yang dapat diadopsi oleh desa lain untuk mendorong akuntabilitas kades.

7. Implikasi Sosial dan Dampak Kebijakan

7.1 Implikasi bagi Pemerintah Desa

Kegagalan kades dalam membuat laporan tidak hanya berdampak pada penurunan kepercayaan masyarakat, tetapi juga dapat mempengaruhi kredibilitas pemerintahan desa secara keseluruhan. Kinerja yang buruk dapat menghambat aliran dana desa karena instansi pengawas dan pemerintah daerah cenderung menahan pencairan anggaran jika laporan pertanggungjawaban tidak lengkap. Oleh karena itu, disiplin dalam pelaporan merupakan syarat mutlak bagi kelancaran pembangunan desa.

7.2 Dampak pada Masyarakat Desa

Masyarakat yang tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai penggunaan dana desa cenderung merasa diabaikan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan ketidakpuasan, protes, atau bahkan konflik antarwarga. Dengan adanya laporan yang transparan, masyarakat dapat memahami bagaimana dana digunakan untuk kepentingan bersama, sehingga meningkatkan partisipasi dan dukungan terhadap program pembangunan.

7.3 Dampak Ekonomi

Transparansi laporan keuangan desa sangat berpengaruh terhadap efektivitas penggunaan dana. Pengelolaan keuangan yang akuntabel mendorong efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan pelayanan publik. Sebaliknya, ketidakpatuhan kades dalam menyusun laporan dapat mengakibatkan penyalahgunaan dana dan menghambat pertumbuhan ekonomi lokal.

8. Rekomendasi Kebijakan dan Penegakan Disiplin

8.1 Penguatan Regulasi Internal

Pemerintah daerah sebaiknya menetapkan peraturan internal yang mengatur kewajiban pelaporan kades secara tegas. Peraturan tersebut harus mencakup:

Batas waktu penyusunan laporan
Standar format dan isi laporan
Mekanisme sanksi bagi kades yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan

8.2 Penegakan Sanksi Administratif

Sanksi administratif perlu diberlakukan secara konsisten untuk memberikan efek jera. Langkah-langkah yang dapat diterapkan meliputi:

Teguran tertulis atau lisan sebagai langkah awal
Sanksi penurunan pangkat atau penurunan jabatan jika peringatan tidak diindahkan
Proses evaluasi berkala yang melibatkan BPD dan instansi pengawas daerah

8.3 Optimalisasi Partisipasi Masyarakat

Masyarakat harus diberdayakan untuk aktif mengawasi penggunaan dana desa melalui mekanisme:

Forum musyawarah desa dan rapat umum
Penggunaan media digital sebagai sarana pengawasan
Penyediaan saluran pengaduan dan pertanyaan yang mudah diakses

8.4 Dukungan Teknologi Informasi

Optimalisasi sistem informasi desa (SID) sebagai alat untuk mempublikasikan laporan keuangan secara real time sangat penting. Investasi pada infrastruktur digital dan pelatihan penggunaan teknologi informasi oleh aparat desa dapat meningkatkan transparansi dan memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi.

9. Tantangan dalam Penerapan Kebijakan Pelaporan

9.1 Hambatan Sumber Daya Manusia

Tidak semua pemerintah desa memiliki aparatur yang terlatih dalam penyusunan laporan keuangan dan pelaporan kinerja. Keterbatasan SDM dapat menghambat kualitas laporan, sehingga diperlukan program pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kompetensi aparat desa.

9.2 Kendala Teknologi dan Infrastruktur

Di beberapa daerah, infrastruktur digital yang belum optimal menjadi kendala dalam mempublikasikan laporan secara online. Pemerintah daerah harus memberikan dukungan melalui penyediaan sistem informasi desa yang mudah diakses dan dilengkapi dengan fasilitas pelatihan bagi pengguna.

9.3 Prosedur Administratif yang Kompleks

Prosedur pengajuan dan penyusunan laporan yang berbelit bisa memperlambat proses pelaporan. Penyederhanaan prosedur administratif dan penerapan teknologi digital dapat membantu mengurangi hambatan tersebut.

9.4 Resistensi Internal dan Kurangnya Kesadaran

Terkadang, terdapat resistensi dari pihak internal desa terhadap penerapan keterbukaan informasi. Kurangnya kesadaran akan pentingnya akuntabilitas dan transparansi harus diatasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat dari pelaporan yang baik.

10. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kades memiliki kewajiban hukum untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan serta laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Dasar hukum yang mendasari kewajiban ini terdapat pada UU Desa No. 6 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, dan Permendagri No. 114 Tahun 2014. Jika kades tidak membuat laporan, maka hal tersebut merupakan pelanggaran administratif yang berpotensi menimbulkan sanksi, termasuk penurunan jabatan.

Hak masyarakat untuk menanyakan alokasi dan penggunaan dana desa merupakan bagian dari prinsip keterbukaan informasi yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan sistem informasi desa (SID), transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dapat terwujud.

Penerapan sanksi administratif berupa penurunan jabatan bagi kades yang tidak membuat laporan merupakan upaya untuk menjaga disiplin dan memastikan bahwa penggunaan dana desa selalu dilakukan secara tepat sasaran dan bertanggung jawab. Hal ini juga menjadi sinyal bahwa setiap aparat desa harus berkomitmen terhadap prinsip pemerintahan yang bersih dan transparan.

Upaya peningkatan pelaporan dan pengawasan dapat ditempuh melalui pelatihan, optimalisasi sistem informasi digital, penyederhanaan prosedur administrasi, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Semua langkah tersebut akan memperkuat tata kelola keuangan desa, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.