Apakah Dana Desa Boleh Dipakai untuk Membeli Tanah Pemakaman? Simak Penjelasan Lengkap dan Dasar Hukumnya

Dana Desa merupakan salah satu instrumen kebijakan keuangan yang bersumber dari APBN dan dialokasikan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Program ini dilatarbelakangi oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan otonomi bagi pemerintah desa dalam mengelola sumber daya keuangan secara mandiri. Meskipun Dana Desa memiliki peran strategis untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terdapat batasan-batasan dalam penggunaannya.

Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah mengenai kemungkinan penggunaan Dana Desa untuk membeli tanah pemakaman. Pada intinya, pertanyaan ini mengarah pada apakah pembelanjaan tersebut sesuai dengan prioritas dan ketentuan penggunaan Dana Desa yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Untuk menjawabnya, diperlukan pemahaman mendalam tentang:

• Apa itu Dana Desa dan apa saja prioritas penggunaannya?

• Dasar hukum yang mengatur penggunaan Dana Desa?

• Alasan mengapa pembelian tanah pemakaman belum menjadi prioritas?

Konsep dan Fungsi Dana Desa

Pengertian Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut UU Desa (UU No. 6/2014), Dana Desa merupakan wujud pengakuan atas hak asal usul dan otonomi desa yang harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Dana ini disalurkan melalui mekanisme transfer ke pemerintah desa dengan persyaratan tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk mendanai:

• Pembangunan infrastruktur fisik desa: seperti jalan lingkungan, jembatan, saluran irigasi, dan fasilitas pelayanan dasar.

• Pemberdayaan masyarakat: melalui peningkatan kapasitas, pelatihan keterampilan, dan pengembangan usaha produktif di tingkat desa.

• Peningkatan pelayanan publik: guna menjamin akses masyarakat terhadap fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi, dan kesehatan.

Secara garis besar, peraturan menyatakan bahwa Dana Desa sebaiknya digunakan untuk investasi yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan berfokus pada aspek pembangunan serta pemberdayaan. Oleh karena itu, penggunaan Dana Desa untuk keperluan non-produktif, seperti pembelian tanah untuk pemakaman atau pembangunan tempat ibadah, belum termasuk dalam prioritas yang diatur secara resmi oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Dasar Hukum Penggunaan Dana Desa

Undang-Undang dan Peraturan Terkait

Penggunaan Dana Desa diatur secara ketat dalam beberapa peraturan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
   UU ini menjadi dasar hukum utama yang mengamanatkan penyaluran Dana Desa sebagai wujud pengakuan terhadap otonomi dan hak asal usul desa. Dana Desa digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
   PP ini mengatur teknis pelaksanaan UU Desa, termasuk mekanisme penyaluran dan penggunaan Dana Desa yang harus memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
   Misalnya, Permendesa PDTT No. 21/2015 memberikan pedoman tentang prioritas penggunaan Dana Desa. Dalam pedoman tersebut ditegaskan bahwa Dana Desa harus difokuskan untuk pembangunan infrastruktur dasar dan pemberdayaan masyarakat, bukan untuk pembelian aset non-produktif seperti tanah untuk pemakaman atau bangunan keagamaan.

4. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49/PMK.07/2015
   PMK ini mengatur tata cara pengalokasian, penyaluran, dan pelaporan Dana Desa. Melalui peraturan ini, diketahui bahwa penggunaan Dana Desa harus mengutamakan kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat desa.

Dasar hukum tersebut menegaskan bahwa alokasi Dana Desa harus sesuai dengan rencana pembangunan yang telah disepakati melalui musyawarah desa (Musdes) dan tidak boleh diselewengkan untuk keperluan yang tidak mendukung prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Analisis: Dana Desa dan Pembelian Tanah Pemakaman

Kebutuhan dan Fungsi Pemakaman di Desa

Setiap desa tentunya memiliki kebutuhan untuk menyediakan lahan pemakaman bagi warganya. Namun, penyediaan lahan pemakaman umumnya diatur melalui peraturan desa (Perdes) yang khusus mengelola penggunaan tanah kas desa. Sebagai contoh, terdapat Perdes yang mengatur penyediaan lahan makam untuk menjamin ketersediaan lokasi pemakaman yang layak bagi warga, seperti yang telah diterbitkan oleh beberapa desa di Jawa Timur.

Alokasi Dana Desa untuk Pengadaan Aset Produktif

Menurut pedoman penggunaan Dana Desa, pembelian lahan dengan Dana Desa diperbolehkan apabila lahan tersebut digunakan untuk keperluan investasi ekonomi produktif, seperti pembangunan pasar, embung, atau fasilitas umum lain yang berpotensi meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Namun, untuk pembelian lahan pemakaman, beberapa pertimbangan berikut perlu diungkapkan:

1. Prioritas Pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan:
   Dana Desa diutamakan untuk membangun infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, dan fasilitas pelayanan publik yang langsung dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Pengadaan lahan untuk pemakaman dianggap tidak termasuk dalam kegiatan yang mendorong investasi produktif atau pemberdayaan ekonomi.

2. Ketersediaan Sumber Dana Alternatif:
   Pembangunan dan pengelolaan lahan pemakaman biasanya merupakan kewenangan pemerintah daerah atau melalui peraturan desa yang menggunakan dana desa secara terpisah dari Dana Desa. Hal ini untuk memastikan bahwa penggunaan Dana Desa tetap fokus pada pembangunan yang bersifat produktif.

3. Risiko Penyalahgunaan dan Persepsi Masyarakat:
   Penggunaan Dana Desa untuk pembelian tanah pemakaman berpotensi menimbulkan persepsi negatif, terutama jika tidak ada kejelasan dan kesepakatan bersama dari masyarakat desa. Oleh karena itu, pihak pemerintah pusat mendorong agar dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan prioritas pembangunan desa, untuk menghindari kecurigaan dan potensi temuan penyimpangan.

4. Dasar Peraturan dan Pedoman Teknis:
   Berdasarkan pedoman penggunaan Dana Desa, pembelian tanah untuk keperluan non-produktif seperti pemakaman belum diatur sebagai prioritas. Penggunaan dana untuk keperluan tersebut hanya dapat dilakukan jika seluruh kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi dan disetujui melalui mekanisme musyawarah desa yang transparan.

Sebagai contoh, dalam sebuah artikel di detik Finance yang membahas pandangan menteri terkait penggunaan Dana Desa, disebutkan bahwa pembelian tanah masih belum bisa dilakukan dari Dana Desa. Hal ini dikarenakan tujuan utama dana tersebut adalah untuk mendukung investasi yang dapat menghasilkan nilai tambah bagi ekonomi desa.

Studi Kasus: Pengaturan Lahan Pemakaman di Desa

Beberapa desa telah mengeluarkan Peraturan Desa (Perdes) terkait penyediaan lahan pemakaman. Perdes ini diatur agar tanah kas desa yang dimanfaatkan untuk keperluan pemakaman digunakan secara efektif dan tidak mengganggu fungsi produktif lahan desa. Misalnya, Perdes Desa Jatijejer di Kabupaten Mojokerto mengatur penyediaan TPU (Tempat Pemakaman Umum) dengan syarat-syarat tertentu seperti tidak berdekatan dengan permukiman padat dan tidak mengganggu lahan pertanian produktif. Dengan demikian, walaupun penyediaan lahan pemakaman penting bagi tata kelola desa, pengelolaannya dilakukan melalui peraturan khusus dan bukan melalui penggunaan Dana Desa untuk membeli tanah baru.

Perbedaan Konsep Investasi Produktif dan Fasilitas Sosial

Penggunaan Dana Desa untuk pembelian tanah harus dilihat dari segi nilai tambah yang dihasilkan bagi masyarakat. Investasi produktif, seperti pembangunan pasar, fasilitas irigasi, dan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi, memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja bagi warga desa. Sementara itu, lahan pemakaman merupakan kebutuhan sosial yang memang harus disediakan, namun pengadaannya lebih tepat dilakukan melalui pengelolaan aset desa atau mekanisme kerja sama antara pemerintah desa dan pemerintah daerah.

Pembiayaan lahan pemakaman seringkali diatur dalam anggaran belanja desa yang berbeda, sehingga tidak perlu menggunakan Dana Desa yang pada dasarnya disediakan untuk investasi dan pembangunan produktif. Pendekatan ini diharapkan dapat menjaga integritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan mandat dan prioritasnya.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Penggunaan Dana Desa

1. Kepentingan Produktif dan Prioritas Pembangunan

Penggunaan Dana Desa harus berfokus pada kegiatan yang mampu meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi dan sosial. Pembangunan infrastruktur, peningkatan akses layanan publik, dan pemberdayaan ekonomi adalah beberapa prioritas yang telah diidentifikasi oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, penggunaan dana untuk pembelian tanah pemakaman dinilai kurang tepat karena tidak memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi desa.

2. Persetujuan dan Musyawarah Desa

Setiap alokasi penggunaan Dana Desa harus melalui proses musyawarah desa (Musdes) yang melibatkan partisipasi aktif dari warga. Persetujuan bersama merupakan kunci dalam menentukan kegiatan prioritas. Jika suatu desa ingin mengalokasikan dana untuk pembelian tanah pemakaman, hal ini harus mendapatkan persetujuan bersama dari masyarakat dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Tanpa adanya kesepakatan kolektif, penggunaan Dana Desa untuk keperluan non-prioritas seperti pemakaman bisa menimbulkan masalah kepercayaan dan transparansi.

3. Akuntabilitas dan Pengawasan

Penggunaan Dana Desa harus disertai dengan mekanisme pengawasan yang ketat, baik oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun aparat pengawas lainnya seperti BPKP. Akuntabilitas penggunaan dana menjadi aspek penting agar tidak terjadi penyimpangan. Jika penggunaan dana dialihkan ke pembelian tanah pemakaman yang tidak sesuai dengan prioritas, maka hal ini bisa mengundang kritik dan sanksi administratif dari pihak berwenang.

4. Ketersediaan Dana dan Alokasi Prioritas

Dana Desa yang diterima setiap desa memiliki jumlah yang terbatas dan harus dioptimalkan. Sebagian besar dana dialokasikan untuk kegiatan yang dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dan pelayanan publik. Pembelian tanah pemakaman, meskipun penting, biasanya tidak masuk dalam perhitungan prioritas karena ada mekanisme lain untuk mengelola lahan kas desa. Oleh karena itu, desa didorong untuk menggunakan Dana Desa pada kegiatan yang memiliki dampak jangka panjang terhadap kemajuan desa.

Implikasi Penggunaan Dana Desa di Luar Prioritas

Risiko Penyalahgunaan dan Ketidakcocokan Fungsi

Jika Dana Desa digunakan untuk pembelian tanah pemakaman, terdapat risiko penyalahgunaan dana dan terjadinya pengalihan fungsi aset desa yang seharusnya produktif menjadi non-produktif. Hal ini dapat mengakibatkan:

• Ketidaksesuaian dengan tujuan awal: Dana Desa yang semestinya mendukung pembangunan ekonomi akan dialihkan ke keperluan yang tidak memberikan nilai tambah ekonomi.

• Penyimpangan anggaran: Desa mungkin tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat.

• Kecurigaan publik: Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan prioritas dapat menimbulkan kecurigaan dari masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada kepercayaan terhadap pemerintah desa.

Dampak Terhadap Kinerja Pembangunan Desa

Penggunaan Dana Desa yang tidak tepat sasaran juga berpotensi menurunkan efektivitas pembangunan desa secara keseluruhan. Keterbatasan dana yang dialokasikan untuk investasi produktif dapat menghambat terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik dan infrastruktur yang diperlukan. Akibatnya, pencapaian target pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat terhambat, yang berimplikasi langsung pada kesejahteraan warga desa.

Studi Perbandingan: Desa yang Memprioritaskan Investasi Produktif

Beberapa desa yang berhasil mengoptimalkan penggunaan Dana Desa biasanya fokus pada kegiatan produktif, seperti pembangunan fasilitas usaha, pengembangan pertanian modern, atau pendirian BUM Desa. Desa-desa tersebut cenderung mencatat peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil. Sebaliknya, jika dana dialokasikan untuk pembelian tanah pemakaman, potensi pertumbuhan ekonomi yang bisa digenerasikan dari investasi produktif akan berkurang.

Rujukan Aturan dan Peraturan Desa Terkait

Dalam kerangka pengelolaan Dana Desa, banyak desa telah mengeluarkan Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur pemanfaatan tanah kas desa. Contohnya, Perdes Penyediaan Lahan Makam yang telah diterbitkan oleh beberapa desa di Jawa Timur, seperti Desa Jatijejer di Kabupaten Mojokerto. Peraturan tersebut mengatur secara rinci mengenai:

• Lokasi dan syarat pemanfaatan tanah: Tanah yang digunakan untuk TPU harus berada di area yang tidak mengganggu aktivitas produktif dan tidak berdekatan dengan permukiman padat.

• Persyaratan teknis: Jarak antar makam, tata cara pengelolaan, dan kewajiban iuran dari masyarakat sebagai bentuk dukungan operasional.

• Pemisahan penggunaan dana: Agar dana untuk pembangunan dan dana untuk penyediaan lahan pemakaman tidak bercampur, sehingga masing-masing digunakan secara optimal sesuai fungsinya.

Peraturan semacam ini merupakan bentuk implementasi dari prinsip otonomi desa, di mana desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola aset serta sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Tinjauan Praktis dan Pendapat Para Ahli

Pandangan Pemerintah Pusat dan Menteri Desa

Dalam beberapa pernyataan resmi, pejabat di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menegaskan bahwa penggunaan Dana Desa harus difokuskan pada peningkatan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Pembelian tanah untuk keperluan pemakaman dianggap tidak mendukung tujuan tersebut dan sebaiknya dibiayai melalui mekanisme lain, misalnya melalui anggaran belanja desa yang telah ditetapkan secara terpisah.

Pendapat Para Praktisi dan Akademisi

Para praktisi pembangunan desa juga menyoroti pentingnya prioritas penggunaan Dana Desa. Menurut beberapa pengamat, penggunaan dana untuk pembelian tanah pemakaman dapat menimbulkan masalah akuntabilitas dan efisiensi. Oleh karena itu, sebagian besar rekomendasi adalah agar dana tersebut diarahkan untuk investasi produktif yang dapat menciptakan multiplier effect dalam perekonomian desa.

Kasus-kasus di Lapangan

Di beberapa desa, terdapat kasus di mana dana yang dialokasikan untuk kegiatan produktif malah tersita untuk keperluan non-prioritas. Hal ini seringkali disebabkan kurangnya pemahaman mengenai prioritas penggunaan dana serta lemahnya mekanisme pengawasan. Dengan demikian, penting bagi setiap desa untuk melakukan evaluasi dan perencanaan yang matang melalui Musyawarah Desa agar setiap rupiah Dana Desa dapat digunakan seefektif mungkin.

Tantangan dan Peluang di Era Digital

Digitalisasi Pengelolaan Dana Desa

Kemajuan teknologi informasi telah membuka peluang bagi desa untuk mengelola Dana Desa secara lebih transparan dan akuntabel. Sistem informasi keuangan desa kini banyak diadopsi untuk memantau aliran dana, sehingga meminimalisir potensi penyimpangan dan mempermudah proses pelaporan. Melalui digitalisasi, masyarakat juga dapat mengakses informasi secara langsung mengenai penggunaan Dana Desa di desa masing-masing.

Transparansi dan Partisipasi Masyarakat

Salah satu kunci keberhasilan pengelolaan Dana Desa adalah keterlibatan aktif masyarakat. Melalui forum Musyawarah Desa dan sistem pengawasan partisipatif, warga dapat ikut serta mengontrol penggunaan dana. Hal ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga membangun kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat.

Peluang Inovasi dalam Pemanfaatan Aset Desa

Desa yang mampu mengoptimalkan aset yang dimilikinya melalui inovasi, seperti pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), cenderung lebih berhasil dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dana Desa yang dikelola dengan cerdas dapat digunakan sebagai modal untuk usaha-usaha produktif yang memanfaatkan potensi lokal, sehingga memberikan dampak jangka panjang bagi pembangunan desa.

Rangkuman dan Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

• Dana Desa memiliki peran strategis untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas layanan publik di desa.

• Prioritas penggunaan Dana Desa telah ditetapkan secara jelas melalui berbagai peraturan, seperti UU Desa, PP, Permendesa, dan PMK. Dana Desa diutamakan untuk kegiatan yang bersifat produktif dan mendukung pertumbuhan ekonomi desa.

• Pembelian tanah untuk pemakaman belum termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa. Hal ini karena pengadaan lahan pemakaman lebih tepat dikelola melalui peraturan desa yang khusus mengatur penggunaan tanah kas desa dan tidak memberikan dampak langsung terhadap produktivitas ekonomi.

• Penggunaan Dana Desa untuk pembelian tanah non-produktif berpotensi menimbulkan masalah akuntabilitas, penyalahgunaan dana, dan menurunkan efektivitas pembangunan desa.

• Transparansi, partisipasi masyarakat, dan pengawasan yang ketat merupakan kunci dalam memastikan setiap penggunaan Dana Desa tepat sasaran dan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, jawaban atas pertanyaan "Apakah Dana Desa boleh dipakai untuk membeli tanah pemakaman?" adalah bahwa penggunaan Dana Desa untuk pembelian tanah pemakaman tidak dianjurkan dan belum sesuai dengan pedoman prioritas penggunaan Dana Desa yang berlaku. Dana Desa sebaiknya tetap difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar dan pemberdayaan masyarakat yang langsung meningkatkan kesejahteraan desa.