Apakah Kepala Dusun Bisa Diganti Sebelum Pensiun? Kontraindikasi, Dasar Hukum, dan Implikasinya

Dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia, jabatan Kepala Dusun memiliki peran strategis sebagai ujung tombak koordinasi dan pelaksanaan program di tingkat dusun. Meski seringkali diangkat berdasarkan aspirasi masyarakat dan melalui mekanisme yang telah diatur, muncul pertanyaan penting: “Apakah Kepala Dusun bisa diganti sebelum pensiun?”

Artikel ini akan mengupas secara mendalam persoalan tersebut dengan mengulas dasar hukum yang mendasari pengangkatan dan pemberhentian pejabat di lingkungan pemerintahan desa, faktor‑faktor yang memengaruhi, serta implikasi dari pergantian sebelum masa pensiun.

Pendahuluan

Transformasi pemerintahan desa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membawa banyak perubahan dalam mekanisme pengelolaan pemerintahan di tingkat desa. Kepala Dusun, yang merupakan salah satu unsur aparatur desa, memiliki tugas untuk mengkoordinasikan kegiatan di tingkat dusun guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu dan dinamika administrasi desa, timbul pertanyaan mengenai apakah jabatan Kepala Dusun harus berjalan hingga batas pensiun atau dapat diganti sebelum mencapai masa tersebut jika terdapat alasan tertentu.

Pertanyaan ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyentuh aspek tata kelola, keadilan, dan akuntabilitas di lingkungan desa. Menurut beberapa pengamat hukum dan pejabat daerah, penggantian Kepala Dusun sebelum pensiun dapat dilakukan apabila terbukti tidak lagi memenuhi persyaratan atau terjadi pelanggaran yang merugikan kepentingan umum. Artikel ini akan meninjau dasar hukum yang ada, mulai dari Undang‑Undang Desa, peraturan menteri, hingga peraturan daerah yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa (termasuk Kepala Dusun), sehingga pembaca dapat memahami mekanisme dan syarat yang berlaku.

1. Pengertian Kepala Dusun dan Perannya dalam Pemerintahan Desa

1.1. Definisi Kepala Dusun

Kepala Dusun merupakan pejabat di tingkat dusun yang diangkat oleh Kepala Desa dengan mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat. Meskipun posisinya berada di bawah Kepala Desa, peran Kepala Dusun sangat penting dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, mengawasi pelaksanaan program pembangunan, dan menjadi penghubung antara warga dusun dengan pemerintah desa. Dalam banyak daerah, Kepala Dusun juga termasuk dalam kategori perangkat desa yang tugas dan fungsinya diatur melalui peraturan perundang‑undangan.

1.2. Tugas dan Tanggung Jawab

Secara umum, tugas Kepala Dusun meliputi:

Koordinasi Pelaksanaan Program: Mengimplementasikan program pembangunan dan pelayanan publik di dusun.
Penyampaian Aspirasi Masyarakat: Menampung dan menyampaikan masukan, keluhan, dan aspirasi warga kepada Kepala Desa.
Monitoring dan Evaluasi: Mengawasi jalannya program serta melaporkan kendala atau permasalahan yang muncul.
Pemberdayaan Masyarakat: Melakukan pendampingan dan fasilitasi bagi kelompok masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa.

Peran strategis ini menuntut Kepala Dusun untuk memiliki integritas, kompetensi, dan pemahaman terhadap peraturan yang berlaku agar tata kelola pemerintahan di tingkat dusun dapat berjalan efektif dan akuntabel.

2. Dasar Hukum Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dusun

Meskipun secara teknis pengaturan mengenai Kepala Dusun tidak selalu terpisah dari perangkat desa, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pejabat di tingkat dusun umumnya merujuk kepada regulasi yang sama dengan perangkat desa. Beberapa dasar hukum yang relevan di antaranya:

2.1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

UU Desa memberikan landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi pengangkatan perangkat desa. Dalam UU Desa, setiap perangkat yang diangkat di lingkungan desa harus memenuhi syarat dan memiliki mekanisme pengawasan guna menjaga profesionalisme serta akuntabilitas. Meskipun UU Desa tidak secara eksplisit menyebut “Kepala Dusun,” banyak daerah mengintegrasikan posisi tersebut ke dalam struktur organisasi perangkat desa.

2.2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 dan Perubahannya

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang kemudian diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, mengatur secara komprehensif mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Sebagai bagian dari perangkat desa, Kepala Dusun tunduk pada ketentuan yang sama, yaitu:

Pengangkatan dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan harus melalui proses seleksi atau penjaringan.
Pemberhentian perangkat desa dapat dilakukan apabila pejabat tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan, melakukan pelanggaran, atau karena alasan kesehatan, usia, dan kondisi lainnya.

Rujukan hukum ini menegaskan bahwa penggantian pejabat perangkat desa, termasuk Kepala Dusun, dapat dilakukan sebelum mencapai masa pensiun apabila terbukti tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

2.3. Peraturan Daerah (Perda)

Di setiap daerah, Perda tentang pemerintahan desa atau peraturan khusus mengenai perangkat desa juga dapat mengatur lebih rinci mengenai tata cara penggantian pejabat, termasuk Kepala Dusun. Perda ini sering kali memberikan ruang lingkup yang lebih spesifik sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah. Oleh karena itu, mekanisme penggantian Kepala Dusun sebelum pensiun pun bisa berbeda-beda antar daerah, selama masih sejalan dengan kerangka hukum nasional.

3. Apakah Kepala Dusun Bisa Diganti Sebelum Pensiun?

3.1. Prinsip Penggantian Berdasarkan Kinerja dan Kepatuhan Aturan

Secara prinsip, penggantian jabatan dalam birokrasi pemerintahan, termasuk di tingkat desa, tidak selalu harus menunggu masa pensiun. Kepala Dusun dapat diganti sebelum mencapai usia pensiun jika terbukti tidak lagi memenuhi kriteria kinerja atau melanggar aturan yang berlaku. Beberapa kondisi yang dapat menjadi dasar penggantian antara lain:

Kinerja Tidak Memadai: Jika kepala dusun gagal menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, misalnya tidak mampu menyampaikan aspirasi masyarakat atau gagal mengimplementasikan program pembangunan dengan baik.
Pelanggaran Administratif atau Etika: Tindakan penyalahgunaan wewenang, korupsi, atau pelanggaran etika yang merugikan kepentingan masyarakat dapat menjadi alasan kuat untuk melakukan pemberhentian.
Kondisi Kesehatan atau Ketidakmampuan Fisik: Jika kondisi kesehatan atau fisik kepala dusun sudah tidak memungkinkan untuk menjalankan tugas secara optimal, maka penggantian dapat dilakukan demi menjaga efektivitas pelayanan.

Dalam konteks inilah, penggantian sebelum pensiun merupakan upaya untuk menjaga profesionalisme dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

3.2. Prosedur Hukum Penggantian Kepala Dusun

Mekanisme penggantian Kepala Dusun sebelum pensiun umumnya mengikuti prosedur yang serupa dengan pemberhentian perangkat desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017. Prosedur tersebut mencakup:

Evaluasi Kinerja dan Pelanggaran: Proses evaluasi dilakukan oleh Kepala Desa dengan melibatkan camat dan, dalam beberapa kasus, tim penilai yang independen.
Konsultasi dengan Camat: Sebelum mengambil keputusan, Kepala Desa wajib berkonsultasi dengan Camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis berdasarkan alasan yang telah diatur.
Penyampaian Keputusan Secara Resmi: Keputusan penggantian harus dituangkan dalam surat keputusan resmi Kepala Desa, disampaikan kepada Camat, dan diumumkan kepada masyarakat agar prosesnya transparan.
Hak untuk Mengajukan Banding: Kepala Dusun yang diberhentikan memiliki hak untuk mengajukan keberatan atau gugatan melalui mekanisme hukum, seperti Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), apabila merasa bahwa pemberhentian tidak sah atau melanggar prosedur.

Prosedur tersebut memastikan bahwa setiap langkah penggantian dilakukan secara objektif, adil, dan berdasarkan aturan yang berlaku, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang‑wenang.

3.3. Implikasi Penggantian Sebelum Pensiun

Penggantian Kepala Dusun sebelum masa pensiun memiliki implikasi yang cukup signifikan, baik dari segi administrasi maupun pelayanan kepada masyarakat. Beberapa implikasi tersebut meliputi:

Peningkatan Efektivitas Pelayanan: Jika kepala dusun yang lama tidak lagi kompeten, penggantian dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik di tingkat dusun. Masyarakat akan merasakan perbaikan dalam koordinasi, komunikasi, dan pelaksanaan program pembangunan.
Transparansi dan Akuntabilitas: Proses penggantian yang transparan dan berdasarkan prosedur hukum akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Hal ini juga meminimalisir praktik nepotisme dan penyalahgunaan wewenang.
Dampak Sosial dan Politik: Pergantian kepala dusun dapat menimbulkan dinamika sosial dan politik di lingkungan desa. Misalnya, jika penggantian dilakukan atas dasar kepentingan politik atau karena konflik internal, hal ini berpotensi memecah belah masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya komunikasi yang efektif dan partisipasi aktif dari warga dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan.
Perlindungan Hak Aparatur: Meski penggantian dapat dilakukan sebelum pensiun, aparat desa tetap memiliki perlindungan hukum. Hak untuk mengajukan keberatan dan mendapatkan proses persidangan yang adil merupakan bagian dari jaminan hak aparatur desa agar tidak semena‑mena diberhentikan.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggantian Kepala Dusun

Keputusan untuk mengganti Kepala Dusun sebelum pensiun tidak diambil secara sepihak. Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut, antara lain:

4.1. Kinerja dan Kompetensi

Evaluasi kinerja merupakan faktor utama. Kepala Dusun yang tidak mampu melaksanakan tugas secara optimal, misalnya dalam mengoordinasikan program pembangunan, menyampaikan aspirasi masyarakat, atau mengelola administrasi secara transparan, dapat dianggap tidak layak untuk melanjutkan masa jabatannya.

Indikator Kinerja: Laporan kinerja, tingkat partisipasi masyarakat, dan pencapaian target program pembangunan menjadi indikator penting dalam evaluasi.

4.2. Kepatuhan terhadap Aturan dan Etika

Pelanggaran administratif, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran etika juga menjadi dasar untuk penggantian. Jika kepala dusun terbukti melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum atau bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang bersih, maka penggantian sebelum pensiun merupakan langkah yang tepat.

Rujukan Hukum: Aturan tentang larangan diskriminasi, kolusi, dan nepotisme dalam UU Desa dan Permendagri harus menjadi pedoman utama.

4.3. Faktor Kesehatan dan Fisik

Seiring bertambahnya usia, kondisi kesehatan dan fisik pejabat juga berperan. Jika diketahui bahwa kondisi kesehatan kepala dusun sudah tidak memungkinkan untuk menjalankan tugas secara maksimal, maka penggantian dapat dilakukan untuk menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

4.4. Dinamika Politik Lokal

Dalam beberapa kasus, dinamika politik lokal juga mempengaruhi keputusan penggantian. Konflik internal, pergeseran aliansi politik, atau tekanan dari kelompok masyarakat tertentu dapat menjadi faktor tambahan yang mendorong proses evaluasi dan penggantian. Penting bagi pihak terkait untuk memastikan bahwa proses tersebut tidak dijadikan alat politik semata, melainkan didasarkan pada pertimbangan objektif dan transparan.

5. Proses Penggantian Kepala Dusun: Studi Kasus dan Praktik Lapangan

Untuk memberikan gambaran yang lebih nyata, berikut adalah ilustrasi proses penggantian Kepala Dusun sebelum pensiun berdasarkan praktik yang telah terjadi di beberapa daerah:

5.1. Studi Kasus di Beberapa Daerah

Di beberapa kabupaten, mekanisme evaluasi kinerja dan pemberhentian perangkat desa telah diterapkan secara rutin. Misalnya, di suatu desa di Provinsi Bengkulu, Kepala Dusun yang telah menjabat selama beberapa tahun dinilai tidak lagi responsif terhadap aspirasi masyarakat dan sering kali terjadi keluhan terkait pengelolaan program pembangunan.

Evaluasi Kinerja: Melalui rapat bersama perangkat desa dan partisipasi masyarakat, ditemukan bahwa performa Kepala Dusun tersebut menurun.
Konsultasi dengan Camat: Kepala Desa kemudian berkonsultasi dengan Camat setempat untuk mendapatkan rekomendasi. Berdasarkan evaluasi tersebut, disarankan agar terjadi pergantian Kepala Dusun agar program pembangunan dapat berjalan lebih efektif.
Keputusan Resmi: Dengan mengikuti prosedur yang diatur dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, Kepala Desa mengeluarkan surat keputusan pemberhentian dan penggantian Kepala Dusun. Proses ini disosialisasikan kepada masyarakat secara transparan agar tidak menimbulkan konflik.

5.2. Praktik Baik dalam Pengelolaan Aparatur Desa

Beberapa daerah telah menerapkan sistem evaluasi berkala terhadap kinerja aparatur desa, termasuk Kepala Dusun. Melalui program pembinaan dan pelatihan (bimtek) yang rutin, pejabat desa diberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tata kelola pemerintahan yang baik.

Monitoring Berkala: Pengawasan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta Camat guna memastikan bahwa setiap pejabat menjalankan tugasnya dengan profesional.
Transparansi Proses: Hasil evaluasi disampaikan kepada masyarakat, dan jika diperlukan, dilakukan rapat musyawarah untuk membahas langkah perbaikan atau penggantian pejabat.
Perlindungan Hukum Aparatur: Meski ada mekanisme pemberhentian, aparat yang diberhentikan memiliki hak untuk mengajukan keberatan melalui jalur hukum, misalnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Melalui praktik-praktik tersebut, proses penggantian Kepala Dusun dapat berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

6. Dasar Hukum dan Rujukan Terkait Penggantian Kepala Dusun

Untuk menjawab pertanyaan “apakah kepala dusun bisa diganti sebelum pensiun?”, perlu diketahui bahwa dasar hukum yang mengatur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa juga mencakup Kepala Dusun sebagai bagian dari struktur perangkat desa. Berikut adalah beberapa rujukan hukum yang relevan:

6.1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

UU Desa menjadi payung hukum utama bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk mekanisme pengangkatan perangkat desa. Meskipun tidak secara spesifik menyebut “Kepala Dusun,” dalam pelaksanaannya banyak daerah mengintegrasikan posisi ini sebagai bagian dari perangkat desa yang wajib memenuhi standar kinerja dan integritas sebagaimana diatur dalam UU tersebut.

6.2. Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 dan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017

Kedua peraturan ini mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Pasal‑pasal dalam Permendagri tersebut menyatakan bahwa perangkat desa dapat diberhentikan sebelum masa pensiun jika:

Tidak lagi memenuhi persyaratan,
Melanggar larangan administratif atau etika,
Atau mengalami kondisi kesehatan yang membuatnya tidak mampu menjalankan tugas.

Rujukan ini secara tidak langsung juga berlaku bagi Kepala Dusun yang merupakan bagian dari struktur aparatur desa.

6.3. Peraturan Daerah (Perda)

Di banyak daerah, Perda mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa mengatur tata cara pengangkatan, evaluasi, dan pemberhentian pejabat di lingkungan desa. Perda ini memberikan ruang lingkup yang lebih spesifik dan menyesuaikan dengan kondisi lokal, sehingga mekanisme penggantian Kepala Dusun sebelum pensiun pun bisa berbeda-beda antar daerah. Pemerintah daerah diharapkan untuk menyusun Perda yang jelas mengenai mekanisme pergantian jabatan agar prosesnya transparan dan akuntabel.

7. Faktor Pendukung dan Hambatan dalam Penggantian Kepala Dusun

7.1. Faktor Pendukung

Beberapa faktor yang mendukung terjadinya penggantian Kepala Dusun sebelum masa pensiun antara lain:

Keterbukaan Informasi: Transparansi dalam evaluasi kinerja dan penyampaian aspirasi masyarakat dapat menjadi dasar yang kuat untuk melakukan penggantian.
Keterlibatan Masyarakat: Partisipasi aktif warga dalam musyawarah desa dan forum konsultasi membuat proses evaluasi menjadi lebih objektif.
Dukungan Pemerintah Daerah: Adanya bimbingan teknis dan supervisi dari Dinas PMD serta Camat memastikan bahwa mekanisme penggantian sesuai dengan aturan yang berlaku.

7.2. Hambatan dan Tantangan

Di sisi lain, terdapat beberapa hambatan yang sering dihadapi dalam proses penggantian Kepala Dusun, antara lain:

Praktik Nepotisme dan Politik Lokal: Terkadang, penggantian jabatan dipengaruhi oleh pertimbangan politik atau hubungan kekeluargaan, sehingga proses evaluasi kinerja tidak berjalan secara objektif.
Kurangnya Pemahaman Terhadap Aturan: Kepala Desa atau pejabat pengawas yang kurang memahami dasar hukum dan tata cara pemberhentian dapat menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang.
Minimnya Mekanisme Pengawasan: Jika pengawasan dari camat atau dinas terkait tidak optimal, maka rekomendasi tertulis yang seharusnya menjadi filter dalam proses penggantian tidak berjalan dengan efektif.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, dibutuhkan komitmen bersama dari seluruh aparat pemerintahan desa, camat, dan pemerintah daerah agar proses pergantian jabatan berjalan secara adil dan berdasarkan evaluasi kinerja yang objektif.

8. Implikasi Penggantian Kepala Dusun terhadap Pelayanan Publik

Pergantian Kepala Dusun sebelum masa pensiun, apabila dilakukan dengan benar dan berdasarkan evaluasi yang objektif, dapat memberikan dampak positif bagi pelayanan publik di tingkat dusun. Berikut beberapa implikasinya:

8.1. Peningkatan Kualitas Pelayanan

Penggantian pejabat yang tidak lagi kompeten dapat membawa masuk figur baru dengan ide segar dan kemampuan manajerial yang lebih baik. Hal ini dapat:

Memperbaiki koordinasi antar perangkat desa.
Meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan program pembangunan.
Menjamin bahwa aspirasi masyarakat tersalurkan dengan lebih efektif.

8.2. Stabilitas Administrasi Desa

Proses penggantian yang transparan dan mengikuti prosedur hukum akan menjaga stabilitas administrasi desa. Masyarakat akan merasa lebih percaya bahwa setiap keputusan diambil secara adil dan berdasarkan pertimbangan yang matang, bukan semata-mata karena kepentingan politik atau hubungan pribadi.

8.3. Dampak Sosial dan Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi dan pengawasan pejabat desa akan meningkatkan partisipasi publik. Dengan demikian, perubahan kepemimpinan di tingkat dusun dapat menjadi momentum untuk perbaikan tata kelola dan peningkatan partisipasi warga dalam pembangunan desa.

9. Saran dan Rekomendasi untuk Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah

Agar proses penggantian Kepala Dusun sebelum pensiun dapat berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

9.1. Penyusunan Perda yang Lebih Spesifik

Pemerintah daerah hendaknya menyusun Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus mengatur mekanisme pengangkatan, evaluasi, dan pemberhentian pejabat perangkat desa, termasuk Kepala Dusun. Perda tersebut harus memuat:

Kriteria evaluasi kinerja yang jelas.
Prosedur konsultasi dengan camat dan instansi terkait.
Mekanisme keberatan bagi pejabat yang diberhentikan.

9.2. Peningkatan Kapasitas dan Pelatihan

Melakukan pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) secara rutin bagi Kepala Desa dan Kepala Dusun agar memahami tata kelola pemerintahan desa, dasar hukum pengangkatan dan pemberhentian, serta etika pemerintahan. Hal ini akan membantu meningkatkan kompetensi aparatur dan mencegah praktik penyalahgunaan wewenang.

9.3. Penerapan Sistem Evaluasi Berkala

Menerapkan evaluasi berkala terhadap kinerja Kepala Dusun dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Sistem monitoring dan evaluasi yang transparan dapat:

Menjadi dasar pengambilan keputusan untuk penggantian pejabat.
Memberikan ruang bagi aspirasi warga untuk memberikan umpan balik.
Mengidentifikasi potensi pelanggaran sebelum menimbulkan dampak negatif yang lebih besar.

9.4. Peran Aktif Camat dan Dinas PMD

Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) harus meningkatkan pengawasan dan pendampingan terhadap pelaksanaan tugas di tingkat dusun. Dengan peran aktif tersebut, rekomendasi tertulis yang dikeluarkan dapat menjamin bahwa setiap keputusan pemberhentian atau penggantian pejabat dilakukan berdasarkan data dan bukti yang objektif.

9.5. Sosialisasi dan Partisipasi Publik

Pemerintah desa dan pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat mengenai mekanisme evaluasi dan penggantian pejabat. Partisipasi publik yang tinggi akan menjadi pengawasan tambahan yang memastikan bahwa proses penggantian tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik atau pribadi.

10. Kesimpulan

Berdasarkan ulasan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara hukum Kepala Dusun – sebagai bagian dari perangkat desa – dapat diganti sebelum mencapai masa pensiun apabila terbukti tidak lagi memenuhi persyaratan kinerja, melanggar aturan, atau dalam kondisi kesehatan yang menghalangi pelaksanaan tugas. Dasar hukum untuk proses ini merujuk pada Undang‑Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 yang telah diubah oleh Permendagri Nomor 67 Tahun 2017. Selain itu, peraturan daerah juga memberikan ruang bagi mekanisme yang lebih spesifik sesuai dengan kondisi lokal.

Penggantian Kepala Dusun sebelum pensiun, bila dilakukan secara transparan dan berdasarkan prosedur yang berlaku, memiliki implikasi positif, antara lain peningkatan kualitas pelayanan publik, stabilitas administrasi desa, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Namun, proses ini harus dijalankan dengan cermat untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan dinamika politik yang dapat merugikan kepentingan umum.

Saran dan rekomendasi yang dapat diterapkan meliputi penyusunan Perda yang lebih spesifik, peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan, penerapan sistem evaluasi berkala, dan pengawasan yang lebih aktif oleh camat serta dinas terkait. Dengan demikian, keputusan untuk mengganti Kepala Dusun sebelum masa pensiun akan didasarkan pada pertimbangan objektif dan hukum yang berlaku, serta sejalan dengan upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa.