Apakah Ketua RT Mendapatkan Gaji dari Dana Desa?

Dana Desa telah menjadi topik hangat di berbagai kalangan, mulai dari aparat pemerintahan, penggiat pembangunan, hingga masyarakat luas. Dana Desa yang dikelola oleh pemerintah desa diperuntukkan sebagai modal pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa. Namun, muncul pertanyaan yang kerap diajukan oleh masyarakat: "Apakah ketua RT mendapatkan gaji dari dana desa?"

Pertanyaan ini muncul karena sering kali terjadi kebingungan mengenai alokasi dana desa. Sebagian pihak beranggapan bahwa posisi ketua RT (Rukun Tetangga) yang berperan sebagai penggerak kegiatan kemasyarakatan mungkin menerima honorarium atau gaji dari dana desa. 

Artikel ini akan mengulas secara mendalam mengenai peran ketua RT, tata kelola dana desa, serta dasar hukum yang mengatur penggunaannya. Dengan mengacu pada rujukan hukum seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, diharapkan pembahasan ini dapat memberikan pemahaman yang jelas dan akurat.

Apa Itu Dana Desa?

1. Definisi dan Tujuan Dana Desa

Dana Desa merupakan anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat dan disalurkan melalui pemerintah desa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Tujuan utama dari dana ini antara lain:

• Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik: Seperti pembangunan jalan, penerangan jalan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan.
• Memberdayakan masyarakat desa: Melalui program-program pelatihan, pemberdayaan ekonomi, serta pengembangan potensi lokal.
• Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel: Dengan pengelolaan dana yang melibatkan partisipasi masyarakat dan pengawasan yang ketat.

2. Sumber Dana dan Pengelolaannya

Dana Desa berasal dari berbagai sumber, antara lain:

• Dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan khusus untuk pembangunan desa.
• Dana hasil pendapatan desa seperti hasil usaha desa, bagi hasil pajak, dan retribusi.
• Dana hibah atau bantuan dari pemerintah daerah.

Pengelolaan dana ini dilakukan oleh pemerintah desa, yang bertanggung jawab untuk menyusun rencana penggunaan dana melalui rapat musyawarah desa dan melaksanakan pengawasan serta evaluasi atas realisasi anggaran.

Struktur Pemerintahan Desa dan Posisi Ketua RT

1. Organisasi Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa terdiri dari berbagai perangkat yang memiliki fungsi masing-masing. Struktur umumnya mencakup:

• Kepala Desa: Pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
• Perangkat Desa: Termasuk Sekretaris Desa, Kepala Urusan (seperti keuangan, perencanaan, tata usaha), Kepala Seksi, serta perangkat lainnya yang membantu pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
• Badan Permusyawaratan Desa (BPD): Sebagai lembaga yang mewakili aspirasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di desa.
• Struktur Kemasyarakatan: Termasuk Ketua RT dan Ketua RW (Rukun Warga), yang merupakan bagian dari organisasi masyarakat yang bersifat sukarela dan memiliki fungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa.

2. Peran dan Fungsi Ketua RT

Ketua RT adalah figur yang berperan sebagai:

• Fasilitator dan Penggerak Kegiatan Sosial: Mengkoordinasikan kegiatan kemasyarakatan, menjaga keamanan lingkungan, dan mengumpulkan aspirasi warga.
• Penghubung antara Masyarakat dan Pemerintah Desa: Menyampaikan masukan, keluhan, serta aspirasi masyarakat ke tingkat pemerintah desa.
• Penyelenggara Administrasi Ringan: Walaupun tidak memiliki tanggung jawab administratif seperti perangkat desa lainnya, ketua RT membantu memfasilitasi penerbitan surat-surat atau dokumen sederhana yang berkaitan dengan kependudukan di lingkup RT.

Meskipun peran ketua RT sangat penting dalam struktur organisasi masyarakat, secara administratif posisi ini tidak termasuk dalam perangkat desa yang mendapatkan gaji tetap dari dana desa.

Dasar Hukum Pengelolaan Dana Desa dan Pengaturan Honorarium

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang ini menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Beberapa poin penting yang terkait dengan pengelolaan dana desa antara lain:

• Dana desa digunakan untuk pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik.
• Pengelolaan dana desa harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
• Dana desa tidak digunakan untuk membayar gaji atau honorarium bagi struktur kemasyarakatan non-pemerintahan seperti ketua RT.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

PP ini merupakan turunan dari UU Desa yang mengatur teknis pelaksanaan penggunaan dana desa. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa:

• Dana desa diarahkan untuk kegiatan pembangunan, bukan untuk pengeluaran rutin seperti gaji bagi ketua RT.
• Dana tersebut harus digunakan untuk program-program yang telah direncanakan dalam RPJMDesa dan RKPDesa.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)

Beberapa Permendagri, seperti Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 dan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015, mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa serta susunan organisasi pemerintahan desa. Dalam konteks ini, struktur perangkat desa yang menerima gaji atau honorarium adalah perangkat desa yang diangkat secara resmi oleh kepala desa. Ketua RT, yang merupakan bagian dari struktur kemasyarakatan, tidak termasuk dalam kategori perangkat desa yang mendapatkan honorarium tetap dari dana desa.

Apakah Ketua RT Mendapatkan Gaji dari Dana Desa?

1. Praktik Penggunaan Dana Desa

Dana desa dikelola secara khusus untuk pembiayaan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Secara umum, alokasi dana tersebut digunakan untuk:

• Pembangunan infrastruktur fisik (misalnya perbaikan jalan, pembangunan sarana air bersih, dan fasilitas kesehatan).
• Program pemberdayaan ekonomi masyarakat (pelatihan, modal usaha, dan peningkatan kapasitas).
• Penyediaan layanan publik yang mendukung kesejahteraan warga.

2. Posisi Ketua RT dalam Struktur Organisasi

Ketua RT merupakan bagian dari struktur kemasyarakatan yang berperan dalam membantu koordinasi serta komunikasi antara warga dengan pemerintah desa. Namun, secara administrasi dan keuangan, ketua RT tidak mendapatkan gaji dari dana desa. Alasan utamanya adalah:

• Fungsi Sukarela: Jabatan ketua RT biasanya diisi oleh anggota masyarakat yang ditunjuk melalui musyawarah dan tidak diberikan gaji tetap. Tugas mereka lebih bersifat relawan untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.
• Fokus Penggunaan Dana Desa: Dana desa diatur untuk pembiayaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, bukan untuk memberikan honorarium kepada ketua RT. Sebagai contoh, dana desa harus digunakan untuk membangun sarana dan prasarana yang mendukung kesejahteraan masyarakat, bukan untuk membayar imbalan bagi struktur kemasyarakatan yang bersifat non-pemerintahan.
• Dasar Hukum: Berdasarkan UU Desa dan peraturan turunannya, penggunaan dana desa diarahkan untuk program-program pembangunan dan pelayanan publik. Ketua RT, sebagai bagian dari struktur masyarakat yang tidak diangkat secara resmi sebagai perangkat desa, tidak termasuk dalam daftar penerima honorarium.

3. Implikasi Kebijakan

Kebijakan penggunaan dana desa yang tidak termasuk pembayaran gaji atau honorarium kepada ketua RT memiliki beberapa implikasi:

• Akuntabilitas Dana: Dana desa yang dialokasikan untuk pembangunan harus digunakan seefisien mungkin dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Jika dana tersebut dialokasikan untuk honorarium ketua RT, maka hal tersebut berpotensi mengurangi jumlah dana yang bisa digunakan untuk proyek-proyek pembangunan.
• Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Dengan tidak memberikan gaji kepada ketua RT, peran mereka lebih menitikberatkan pada semangat gotong royong dan partisipasi sukarela. Hal ini mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengawasan dan pelaksanaan program pembangunan.
• Fokus Pembangunan: Dana desa difokuskan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, dan memberdayakan masyarakat secara langsung, sehingga manfaat yang dihasilkan lebih merata dan berdampak jangka panjang.

Studi Kasus dan Perbandingan Praktik di Berbagai Daerah

1. Studi Kasus di Beberapa Desa

Di sejumlah desa di Indonesia, implementasi penggunaan dana desa menunjukkan konsistensi bahwa dana tersebut tidak digunakan untuk membayar gaji ketua RT. Misalnya, di beberapa desa yang menerapkan sistem transparansi melalui sistem informasi desa (SID), perangkat desa secara rutin menyampaikan laporan penggunaan dana yang difokuskan pada pembangunan fisik dan program pemberdayaan masyarakat. Ketua RT di daerah tersebut biasanya mendapatkan bentuk apresiasi non-moneter, seperti penghargaan atau insentif tidak tetap, yang bersifat simbolis.

2. Perbandingan dengan Honorarium Perangkat Desa Lain

Perangkat desa yang mendapatkan honorarium, seperti Sekretaris Desa atau Kepala Urusan, merupakan pejabat yang diangkat secara resmi dan memiliki tugas administratif yang kompleks. Honorarium tersebut diatur melalui peraturan daerah dan penganggaran dana desa. Sementara itu, struktur kemasyarakatan seperti RT dan RW berfungsi sebagai penghubung dan fasilitator yang tidak menerima gaji tetap. Perbedaan ini jelas menunjukkan bahwa sistem pengelolaan dana desa tidak dirancang untuk menggaji ketua RT.

3. Penghargaan Non-Tunai untuk Ketua RT

Beberapa daerah memberikan bentuk penghargaan atau insentif non-tunai bagi ketua RT sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka. Penghargaan ini bisa berupa sertifikat, penghargaan dalam bentuk piagam, atau fasilitas pendukung lainnya. Namun, insentif ini tidak menggantikan gaji tetap dan tidak diambil dari dana desa secara langsung, melainkan berasal dari alokasi dana yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk pengembangan organisasi kemasyarakatan.

Dasar Hukum yang Mengatur Honorarium dan Dana Desa

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang ini menekankan bahwa dana desa harus digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Secara eksplisit, dana desa tidak diperuntukkan sebagai sumber pembiayaan gaji bagi struktur kemasyarakatan yang tidak diangkat secara formal sebagai perangkat desa, termasuk ketua RT.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa

Dalam PP ini dijelaskan secara teknis penggunaan dana desa yang mencakup program-program pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Dana yang digunakan harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat desa, bukan untuk pengeluaran rutin seperti gaji pejabat yang tidak memiliki status perangkat desa.

3. Permendagri Nomor 83/2015 dan Nomor 84/2015

Kedua peraturan menteri ini mengatur tentang tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan pemberian honorarium bagi perangkat desa. Karena ketua RT tidak diangkat sebagai perangkat desa yang masuk dalam struktur formal pemerintahan desa, maka ia tidak menerima honorarium atau gaji dari dana desa.

Implikasi Kebijakan Dana Desa terhadap Struktur Organisasi Kemasyarakatan

1. Transparansi dan Akuntabilitas

Salah satu prinsip utama dalam pengelolaan dana desa adalah transparansi. Pemerintah desa wajib menyediakan laporan penggunaan dana yang dapat diakses oleh masyarakat. Dengan tidak membayar gaji ketua RT dari dana desa, dana tersebut dapat dialokasikan secara maksimal untuk proyek pembangunan dan pelayanan publik. Hal ini mendukung akuntabilitas dan meminimalkan potensi penyalahgunaan dana.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Dana desa yang digunakan untuk pembangunan langsung meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan tidak dialokasikan untuk gaji ketua RT, dana tersebut difokuskan pada kegiatan yang memberdayakan masyarakat, seperti pelatihan, pembangunan infrastruktur, dan penyediaan layanan kesehatan. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi program pun semakin meningkat.

3. Sinergi Antara Pemerintah Desa dan Masyarakat

Keberadaan ketua RT sebagai relawan atau pejabat sukarela menekankan pentingnya semangat gotong royong di tingkat desa. Tanpa adanya gaji tetap dari dana desa, ketua RT lebih terdorong untuk bekerja secara proaktif demi kepentingan bersama. Sinergi ini merupakan kunci dalam menciptakan pemerintahan desa yang efektif dan partisipatif.

Perspektif dan Analisis dari Para Ahli

Banyak pakar pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan publik menekankan bahwa dana desa harus difokuskan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Menurut beberapa analisis, pemberian gaji kepada ketua RT dari dana desa berpotensi mengganggu alokasi dana yang telah diatur dalam rencana pembangunan desa. Para ahli sepakat bahwa:

• Dana Desa sebagai Modal Pembangunan: Dana desa dirancang untuk membiayai proyek-proyek yang meningkatkan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Jika digunakan untuk membayar honorarium yang tidak produktif, maka dana tersebut tidak akan maksimal manfaatnya.
• Struktur Organisasi yang Jelas: Perangkat desa yang mendapatkan honorarium diatur secara formal dan memiliki tanggung jawab administratif. Ketua RT sebagai struktur kemasyarakatan berperan sebagai penghubung, bukan sebagai pejabat administrasi yang dibayar gaji.
• Prinsip Partisipatif: Pemberian gaji tetap kepada ketua RT dapat mengurangi insentif bagi partisipasi sukarela masyarakat. Banyak studi menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat akan lebih optimal jika struktur RT tidak bergantung pada kompensasi finansial.

Dampak Positif dan Tantangan Kebijakan Saat Ini

1. Dampak Positif

Dengan tidak memasukkan pembayaran gaji bagi ketua RT ke dalam penggunaan dana desa, terdapat beberapa dampak positif yang nyata, antara lain:

• Optimalisasi Dana untuk Pembangunan: Dana desa dapat digunakan untuk membangun infrastruktur, menyediakan fasilitas umum, dan mendanai program pemberdayaan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
• Peningkatan Efektivitas Program Pemberdayaan: Dengan alokasi dana yang lebih tepat sasaran, program-program pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan memberikan manfaat jangka panjang.
• Keterlibatan Masyarakat yang Lebih Besar: Struktur yang tidak bergantung pada gaji tetap untuk ketua RT mendorong semangat partisipasi dan kekeluargaan, di mana warga desa merasa memiliki peran aktif dalam proses pembangunan.

2. Tantangan dan Hambatan

Meski kebijakan ini memiliki banyak kelebihan, terdapat pula tantangan yang harus dihadapi, seperti:

• Keterbatasan Sosial Ekonomi: Di beberapa daerah, ketua RT mungkin mengharapkan bentuk kompensasi sebagai bentuk penghargaan atas waktu dan tenaga yang diberikan. Hal ini bisa menimbulkan perbedaan persepsi antar daerah.
• Keterbatasan Infrastruktur Pengawasan: Pengawasan penggunaan dana desa harus terus ditingkatkan agar tidak terjadi penyimpangan atau korupsi. Jika pengawasan lemah, kebijakan penggunaan dana desa dapat disalahgunakan.
• Adaptasi Teknologi dan Informasi: Pemanfaatan sistem informasi desa (SID) dan teknologi digital menjadi kunci untuk memudahkan pelaporan dan pengawasan penggunaan dana. Namun, masih banyak daerah yang belum optimal dalam penerapan teknologi tersebut.

Upaya Peningkatan Kinerja dan Kapasitas Ketua RT

Walaupun ketua RT tidak menerima gaji dari dana desa, keberadaan mereka tetap sangat strategis dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan koordinasi masyarakat. Untuk meningkatkan kinerja dan dedikasi ketua RT, beberapa langkah berikut dapat dijalankan:

1. Penghargaan Non-Tunai

Pemerintah desa atau pemerintah daerah dapat memberikan bentuk penghargaan non-tunai kepada ketua RT, seperti sertifikat, piagam penghargaan, atau fasilitas pendukung. Penghargaan ini bertujuan untuk mengapresiasi kerja keras mereka tanpa mengalihkan alokasi dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan.

2. Pelatihan dan Pendampingan

Peningkatan kapasitas melalui pelatihan manajemen, komunikasi, dan teknologi informasi sangat diperlukan agar ketua RT dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Pendampingan secara berkala dari aparat desa juga akan membantu meningkatkan kinerja dan profesionalisme.

3. Sistem Komunikasi dan Koordinasi yang Efektif

Dibutuhkan sistem komunikasi yang solid antara ketua RT, perangkat desa, dan pemerintah daerah. Forum musyawarah RT/RW secara rutin dapat menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi, kendala, dan solusi bersama, sehingga proses pembangunan dan pelayanan publik berjalan lebih lancar.

Studi Kasus: Implementasi Kebijakan Dana Desa di Berbagai Daerah

1. Desa A – Optimalisasi Pembangunan Fisik

Di Desa A, dana desa difokuskan untuk pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan dan penyediaan fasilitas sanitasi. Ketua RT di desa ini bekerja secara sukarela dan mendapatkan penghargaan berupa dukungan teknis dan pelatihan. Hasilnya, pembangunan infrastruktur dapat berlangsung dengan transparan dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

2. Desa B – Program Pemberdayaan Ekonomi

Desa B menerapkan program pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat. Dana desa digunakan untuk mendanai pelatihan, pembelian alat produksi, dan pemasaran produk lokal. Ketua RT di Desa B berperan sebagai fasilitator dan penghubung antara masyarakat dan aparat desa, tanpa menerima gaji dari dana desa, tetapi mendapat apresiasi berupa penghargaan non-tunai. Program ini berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat dan menumbuhkan semangat kewirausahaan.

3. Desa C – Digitalisasi Administrasi

Di Desa C, pemerintah desa mengimplementasikan sistem informasi desa (SID) untuk mengelola data dan memantau penggunaan dana desa secara real time. Ketua RT yang berperan dalam pengumpulan data dan sosialisasi kepada masyarakat diberikan pelatihan mengenai penggunaan SID. Meskipun tidak menerima gaji, ketua RT mendapatkan insentif berupa fasilitas pendukung untuk menjalankan tugasnya dengan lebih optimal. Hasilnya, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa meningkat secara signifikan.

Analisis dan Tanggapan Para Ahli

Banyak pengamat pemerintahan dan keuangan publik menegaskan bahwa dana desa harus digunakan secara maksimal untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Menurut mereka:

• Dana Desa Sebagai Investasi Pembangunan: Penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan akan memberikan dampak jangka panjang yang lebih besar dibandingkan dengan alokasi untuk honorarium jabatan yang tidak produktif.
• Struktur Organisasi yang Jelas: Ketika perangkat desa yang mendapatkan gaji merupakan pejabat yang diangkat secara formal melalui mekanisme yang telah diatur, sedangkan ketua RT merupakan bagian dari struktur masyarakat yang bekerja sukarela, maka pembagian fungsi dan tanggung jawab pun menjadi lebih jelas dan efisien.
• Pentingnya Partisipasi Masyarakat: Semangat gotong royong dan partisipasi aktif dari masyarakat desa merupakan kunci dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Struktur organisasi yang tidak mengandalkan gaji tetap bagi ketua RT mendorong keterlibatan masyarakat secara lebih luas.

Para ahli juga menekankan perlunya sinergi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mengoptimalkan penggunaan dana desa. Dengan sistem pengawasan dan pelaporan yang transparan, potensi penyalahgunaan dana dapat diminimalisir.

Rekomendasi Kebijakan dan Langkah Ke Depan

Untuk menjamin bahwa dana desa digunakan sesuai dengan tujuan awalnya dan agar struktur organisasi di tingkat desa berjalan efektif, berikut adalah beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan:

1. Pemantauan Penggunaan Dana Desa

Pemerintah daerah harus memastikan bahwa penggunaan dana desa diawasi secara ketat melalui sistem monitoring yang terintegrasi. Hal ini meliputi pelaporan berkala yang harus dipublikasikan agar masyarakat dapat mengawasi secara langsung.

2. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Peningkatan kompetensi perangkat desa melalui pelatihan rutin sangat diperlukan agar mereka dapat mengelola dana dan program pembangunan dengan lebih profesional. Pelatihan khusus bagi ketua RT juga dapat diberikan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengorganisasi dan mengkomunikasikan aspirasi masyarakat.

3. Penyusunan Kebijakan Penghargaan Non-Tunai

Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi ketua RT, pemerintah desa dapat menyusun kebijakan penghargaan non-tunai. Hal ini bisa berupa insentif berupa fasilitas pendukung, sertifikat, atau penghargaan lainnya yang tidak mengganggu alokasi dana desa untuk pembangunan.

4. Optimalisasi Sistem Informasi Desa (SID)

Penggunaan SID dan teknologi informasi yang tepat akan membantu memperkuat sistem pelaporan dan transparansi. Hal ini tidak hanya memudahkan pengawasan penggunaan dana, tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat melalui akses informasi secara real time.

5. Pendekatan Partisipatif dalam Perencanaan dan Evaluasi

Mengutamakan musyawarah desa (Musdes) dan forum partisipatif sebagai mekanisme pengambilan keputusan akan memastikan bahwa program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan melibatkan ketua RT dalam proses ini, peran mereka sebagai penghubung akan semakin diperkuat.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ketua RT tidak mendapatkan gaji dari dana desa. Dana desa dirancang untuk mendukung program pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan pelayanan publik di tingkat desa. Sementara itu, ketua RT sebagai bagian dari struktur kemasyarakatan berperan sebagai relawan atau fasilitator yang bekerja dengan semangat gotong royong dan partisipatif.

Dasar hukum yang mendasari hal ini antara lain:

• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
• Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
• Permendagri Nomor 83/2015 dan 84/2015

Ketiga regulasi tersebut menekankan bahwa dana desa harus digunakan untuk kegiatan pembangunan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, bukan untuk membayar honorarium kepada struktur organisasi yang bersifat non-pemerintahan seperti ketua RT. Sebagai penggerak yang berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah desa, ketua RT mendapatkan bentuk penghargaan yang lebih bersifat simbolis dan non-tunai, seperti sertifikat atau fasilitas pendukung, tanpa mengganggu alokasi dana yang telah diatur untuk pembangunan.

Penggunaan dana desa yang tepat dan transparan akan membawa dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Dengan optimalisasi pengelolaan dana dan peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan serta dukungan teknologi informasi, pembangunan desa dapat berjalan secara efisien dan berkelanjutan. Selain itu, sinergi antara pemerintah desa, ketua RT, dan masyarakat merupakan kunci utama dalam mencapai tujuan pembangunan yang inklusif.

Ke depan, dukungan penuh dari pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat sangat penting agar setiap program pembangunan dapat terealisasi dengan optimal. Dengan semangat gotong royong dan prinsip transparansi, desa dapat berkembang menjadi wilayah yang mandiri, sejahtera, dan mampu menghadapi tantangan global.