Apakah Pembangunan Infrastruktur Desa Harus Dikelola oleh Aparat Desa? Penjelasan Lengkap beserta Dasar Hukum

Pembangunan infrastruktur di tingkat desa merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang mandiri dan sejahtera. Di tengah dinamika pembangunan desa, muncul pertanyaan kritis: apakah pembangunan infrastruktur desa harus dikelola oleh aparatur desa? Artikel ini akan mengupas tuntas persoalan tersebut, mulai dari pengertian infrastruktur desa, peran aparatur desa, dasar hukum yang mengaturnya, praktik lapangan, hingga tantangan dan rekomendasi kebijakan guna memastikan bahwa pembangunan infrastruktur di desa berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

1. Pendahuluan

Pembangunan infrastruktur desa memiliki peranan vital dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah terpencil. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, saluran irigasi, fasilitas pendidikan, dan kesehatan merupakan elemen esensial yang menunjang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Dalam konteks otonomi desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan setempat. Hal ini mencakup pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu tanggung jawab utama aparatur desa, terutama kepala desa dan perangkat desa.

Pertanyaan “apakah pembangunan infrastruktur desa harus dikelola oleh apparat desa?” sering muncul di tengah perdebatan mengenai transparansi dan efisiensi penggunaan Dana Desa. Di satu sisi, aparatur desa diharapkan menjadi garda terdepan dalam mengelola pembangunan di wilayahnya. Di sisi lain, terdapat pandangan bahwa pembangunan infrastruktur, terutama yang memerlukan keahlian teknis tinggi, sebaiknya melibatkan pihak profesional atau kontraktor yang ahli dalam bidangnya.

Artikel ini bertujuan untuk mengulas secara komprehensif mengenai peran aparatur desa dalam pembangunan infrastruktur, dasar hukum yang mendasarinya, serta opsi dan mekanisme keterlibatan pihak ketiga jika diperlukan, sehingga pembaca dapat memahami konteks hukum dan praktisnya.

2. Pengertian Pembangunan Infrastruktur Desa

2.1 Definisi Infrastruktur Desa

Infrastruktur desa mencakup semua fasilitas fisik yang diperlukan untuk menunjang aktivitas pemerintahan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial di wilayah desa. Infrastruktur ini dapat meliputi:

Jalan dan Jembatan: Fasilitas transportasi untuk menghubungkan antar dusun dan mengakses pusat kegiatan ekonomi.
Sarana Irigasi dan Pengelolaan Air: Sistem irigasi untuk mendukung pertanian dan penyediaan air bersih.
Fasilitas Pendidikan: Gedung sekolah, perpustakaan, dan fasilitas penunjang pembelajaran lainnya.
Fasilitas Kesehatan: Puskesmas desa, posyandu, dan fasilitas kesehatan lainnya.
Sarana Umum: Balai desa, tempat pertemuan, dan fasilitas ibadah.

Pengembangan infrastruktur desa merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. Infrastruktur yang baik memberikan dampak langsung pada mobilitas, produktivitas, dan akses masyarakat terhadap layanan dasar.

2.2 Pentingnya Infrastruktur untuk Pembangunan Desa

Infrastruktur yang memadai di desa sangat berpengaruh terhadap:

Konektivitas dan Aksesibilitas: Meningkatkan akses masyarakat terhadap pusat pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya.
Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi: Infrastruktur yang baik dapat menarik investasi, mendukung usaha lokal, dan memperkuat ekonomi desa.
Peningkatan Mutu Pendidikan dan Kesehatan: Fasilitas pendidikan dan kesehatan yang layak memastikan bahwa masyarakat mendapatkan layanan berkualitas.
Pengurangan Kesenjangan: Dengan adanya infrastruktur yang merata, daerah terpencil dapat mengurangi ketimpangan dengan wilayah perkotaan.

3. Peran Aparatur Desa dalam Pembangunan Infrastruktur

3.1 Tugas dan Fungsi Aparatur Desa

Aparatur desa, yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Tugas utama mereka mencakup:

Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan: Menyusun dan melaksanakan program pembangunan desa berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Pengelolaan Keuangan Desa: Mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel untuk mendukung berbagai program pembangunan, termasuk infrastruktur.
Pengawasan dan Evaluasi: Memantau dan mengevaluasi progres pembangunan infrastruktur agar sesuai dengan rencana dan mencapai target yang ditetapkan.
Koordinasi dengan Pihak Eksternal: Bekerjasama dengan dinas-dinas terkait, kontraktor profesional, serta masyarakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan.

3.2 Remunerasi dan Tanggung Jawab Aparatur Desa

Gaji dan tunjangan bagi aparat desa diatur melalui anggaran operasional pemerintahan desa dan merupakan bagian dari mekanisme pengelolaan Dana Desa. Dalam konteks pembangunan infrastruktur, aparatur desa tidak hanya mendapatkan penghasilan tetap, tetapi juga bertanggung jawab atas keseluruhan pengelolaan dan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur.
Peran mereka sangat krusial karena:

Mereka Menjadi Penghubung Antara Pemerintah dan Masyarakat: Kepala desa dan perangkat desa bertindak sebagai perantara dalam menyampaikan aspirasi masyarakat dan mengkoordinasikan pelaksanaan program pembangunan.
Mengawasi Penggunaan Dana: Aparatur desa wajib memastikan bahwa setiap dana yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dipertanggungjawabkan dengan transparan.
Pengambilan Keputusan yang Strategis: Mereka harus membuat keputusan terkait prioritas pembangunan, termasuk penentuan apakah proyek infrastruktur dikelola sendiri oleh aparatur atau melalui kerja sama dengan pihak ketiga.

Namun, perlu dicatat bahwa meskipun aparatur desa memiliki peran sentral, pengelolaan infrastruktur desa tidak harus dilakukan secara eksklusif oleh mereka. Dalam beberapa kasus, pihak ketiga yang profesional dapat dilibatkan untuk pelaksanaan teknis, asalkan pengawasan dan koordinasi tetap dilakukan oleh aparatur desa.

4. Dasar Hukum Pengelolaan Infrastruktur Desa

4.1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

UU Desa merupakan payung hukum utama bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. Dalam undang-undang ini, desa diberikan otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta pembangunan berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Pasal-pasal dalam UU Desa menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pembangunan infrastruktur, harus dilakukan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel. Dengan demikian, peran aparatur desa sebagai pelaksana utama pembangunan infrastruktur sudah diatur secara legal.

Menurut UU Desa No. 6 Tahun 2014, desa memiliki kewenangan untuk mengelola pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan lokal.

4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

PP No. 60 Tahun 2014 mengatur tentang sumber, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN. Peraturan ini menetapkan bahwa Dana Desa harus digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Penggunaan dana tersebut harus dilakukan dengan prinsip efisien, ekonomis, efektif, dan transparan. Oleh karena itu, pengelolaan infrastruktur desa juga harus sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam PP ini, sehingga dana yang digunakan tidak diselewengkan untuk kepentingan pribadi aparat desa.

PP No. 60 Tahun 2014 menekankan bahwa dana desa digunakan untuk pembangunan yang membawa manfaat langsung bagi masyarakat.

4.3 Permendesa PDTT

Permendesa PDTT (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi) memberikan pedoman teknis mengenai prioritas penggunaan Dana Desa. Dalam peraturan ini, terdapat penjelasan tentang alokasi dana untuk berbagai sektor pembangunan, termasuk infrastruktur. Meskipun tidak ada ketentuan khusus mengenai “jatah” atau alokasi tambahan bagi kepala desa, peraturan tersebut menekankan bahwa semua program pembangunan harus dikelola untuk kepentingan bersama.

Permendesa PDTT, seperti yang tercantum dalam Permendesa PDTT No. 7 Tahun 2023, mengatur penggunaan Dana Desa secara komprehensif untuk mendukung program-program pembangunan, termasuk infrastruktur.

4.4 Pedoman Penggunaan Dana Desa untuk Operasional Pemerintahan

Remunerasi atau gaji kepala desa dan perangkat desa umumnya sudah dianggarkan melalui APB Desa sebagai bagian dari biaya operasional pemerintahan desa. Dana operasional ini terpisah dari dana yang dialokasikan untuk program pembangunan. Oleh karena itu, tidak terdapat alokasi khusus dari Dana Desa yang berupa “jatah” tambahan bagi kepala desa.

Sistem penganggaran operasional desa yang transparan telah dijelaskan dalam berbagai dokumen teknis penggunaan Dana Desa.

5. Peran Aparatur Desa dalam Pembangunan Infrastruktur: Harus atau Tidak?

5.1 Argumen untuk Pengelolaan oleh Aparatur Desa

Beberapa argumen mendukung bahwa pembangunan infrastruktur desa harus dikelola oleh aparatur desa, antara lain:

Otonomi dan Kedaulatan Desa: Sesuai UU Desa, desa memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan serta pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal. Aparatur desa, yang merupakan wakil langsung dari masyarakat, memiliki pengetahuan mendalam tentang kondisi dan kebutuhan desa.
Pengawasan dan Akuntabilitas: Aparatur desa berperan sebagai pengawas dan pelaksana program pembangunan. Dengan mengelola infrastruktur secara langsung, mereka dapat memastikan bahwa setiap proyek berjalan sesuai rencana dan transparan, sehingga dana desa dapat digunakan dengan efisien.
Partisipasi Masyarakat: Dengan dikelola oleh aparatur desa, masyarakat dapat terlibat langsung dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan, sehingga meningkatkan rasa memiliki dan partisipasi masyarakat.

5.2 Argumen untuk Keterlibatan Pihak Ketiga

Di sisi lain, ada juga argumen yang mendukung keterlibatan pihak ketiga dalam pembangunan infrastruktur desa:

Keterbatasan SDM dan Keahlian Teknis: Tidak semua aparatur desa memiliki keahlian teknis yang memadai untuk mengelola proyek infrastruktur besar. Keterlibatan kontraktor profesional atau konsultan teknis dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi pembangunan.
Peningkatan Kualitas Pekerjaan: Dengan melibatkan pihak ketiga yang profesional, pembangunan infrastruktur dapat dijalankan dengan standar teknis yang lebih tinggi dan meminimalkan risiko kegagalan.
Fokus pada Pengawasan: Aparatur desa sebaiknya lebih fokus pada peran pengawasan dan koordinasi, sedangkan pelaksanaan teknis proyek dapat dialihdayakan kepada pihak yang memiliki kompetensi khusus.

5.3 Solusi Komprehensif

Solusi yang sering diusulkan adalah model kemitraan, di mana aparatur desa tetap memegang peran pengelolaan dan pengawasan, namun pelaksanaan teknis pembangunan infrastruktur dapat dilakukan oleh kontraktor profesional. Model ini memungkinkan:

Pengelolaan Terpadu: Aparatur desa bertindak sebagai koordinator yang mengawasi seluruh proses pembangunan.
Standar Kualitas yang Tinggi: Pihak ketiga yang profesional memastikan bahwa aspek teknis proyek dijalankan dengan standar yang sesuai.
Transparansi dan Akuntabilitas: Dengan sistem monitoring yang terintegrasi, masyarakat dapat mengawasi penggunaan dana dan progres pembangunan secara real-time.

6. Studi Kasus: Implementasi Pengelolaan Infrastruktur Desa

6.1 Desa Maju Bersama

Di Desa Maju Bersama, pembangunan infrastruktur seperti jalan desa, irigasi, dan fasilitas pendidikan dikelola oleh aparatur desa dengan dukungan teknis dari konsultan profesional. Kepala desa dan perangkat desa berkoordinasi dengan kontraktor melalui rapat rutin dan penggunaan sistem informasi keuangan digital (SISKEUDES) untuk memantau penggunaan Dana Desa.
Hasilnya, proyek-proyek pembangunan berjalan sesuai jadwal, transparan, dan mendapat partisipasi aktif dari masyarakat. Masyarakat merasa memiliki dan mendukung program pembangunan karena informasi dan progres proyek disampaikan secara terbuka melalui forum musyawarah desa.

6.2 Desa Sejahtera

Sebaliknya, di Desa Sejahtera, sebagian besar proyek infrastruktur dikelola secara internal oleh aparatur desa tanpa melibatkan pihak ketiga. Meskipun beberapa proyek selesai dengan baik, terdapat tantangan berupa keterbatasan keahlian teknis yang menyebabkan beberapa proyek tidak mencapai standar yang diharapkan.
Evaluasi menunjukkan bahwa keterlibatan kontraktor profesional dalam aspek teknis dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas proyek. Model kemitraan yang melibatkan aparatur desa sebagai pengawas dan pihak ketiga sebagai pelaksana teknis menjadi solusi yang lebih optimal untuk Desa Sejahtera.

7. Tantangan dalam Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Desa

7.1 Keterbatasan SDM dan Kompetensi Teknis

Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di desa yang memiliki kompetensi teknis dalam bidang konstruksi dan infrastruktur. Banyak desa yang kekurangan aparat yang terlatih dalam merencanakan dan mengawasi proyek infrastruktur. Hal ini dapat mengakibatkan keterlambatan proyek dan kualitas yang kurang memuaskan.

7.2 Pengawasan dan Transparansi

Pengawasan yang kurang efektif terhadap penggunaan Dana Desa dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan dan korupsi. Tanpa mekanisme pengawasan yang transparan, tidak ada jaminan bahwa pembangunan infrastruktur akan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan standar yang ditetapkan.

7.3 Keterlibatan Pihak Eksternal

Meskipun melibatkan kontraktor profesional menawarkan solusi teknis, hal ini juga menimbulkan tantangan dalam hal koordinasi dan pengawasan. Perlu ada sistem yang jelas untuk memastikan bahwa pihak ketiga yang terlibat tidak menyimpang dari tujuan pembangunan dan bahwa seluruh proses dilaksanakan secara transparan.

7.4 Perubahan Regulasi dan Kebijakan

Regulasi terkait penggunaan Dana Desa sering diperbarui untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebijakan nasional. Perubahan regulasi ini dapat mempengaruhi perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan, sehingga aparatur desa harus selalu update terhadap ketentuan terbaru agar tidak terjadi penyalahgunaan atau ketidaksesuaian implementasi.

8. Rekomendasi Kebijakan

8.1 Penguatan Kapasitas Aparatur Desa

Pelatihan dan Pendampingan: Selenggarakan pelatihan berkala bagi aparatur desa dalam hal manajemen proyek, pengawasan keuangan, dan pemanfaatan teknologi informasi. Pendampingan teknis dari dinas terkait juga sangat diperlukan untuk meningkatkan kompetensi SDM desa.
Kerjasama dengan Pihak Profesional: Dorong model kemitraan antara aparatur desa dan kontraktor profesional untuk pelaksanaan proyek infrastruktur. Aparatur desa berperan sebagai pengawas dan koordinator, sedangkan pelaksana teknis diserahkan kepada pihak yang memiliki keahlian khusus.

8.2 Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi

Digitalisasi Pengawasan: Implementasikan sistem informasi keuangan dan monitoring yang terintegrasi (SISKEUDES) agar penggunaan Dana Desa dan progres proyek pembangunan dapat dipantau secara real-time oleh masyarakat dan pihak berwenang.
Transparansi Laporan: Setiap laporan penggunaan dana dan progres pembangunan harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat melalui portal desa atau forum musyawarah desa.

8.3 Penetapan Regulasi yang Jelas

Perda Pengelolaan Infrastruktur: Pemerintah daerah sebaiknya mengeluarkan peraturan daerah (Perda) yang secara tegas mengatur bahwa pembangunan infrastruktur desa harus dikelola oleh aparatur desa dalam kerangka kerja sama dengan pihak profesional, tanpa adanya alokasi dana khusus sebagai bonus untuk aparat.
Sosialisasi Kebijakan: Sosialisasikan regulasi dan kebijakan kepada seluruh warga desa agar masyarakat memahami bahwa pengelolaan infrastruktur adalah tanggung jawab bersama dan diawasi oleh aparatur desa yang transparan.

8.4 Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Forum Musyawarah Desa: Libatkan masyarakat secara aktif melalui forum musyawarah desa untuk memberikan masukan dan memantau pelaksanaan proyek infrastruktur.
Edukasi Masyarakat: Lakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengawasan penggunaan Dana Desa dan peran aparatur desa dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

9. Implikasi Positif Pengelolaan Infrastruktur Desa yang Optimal

9.1 Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Pengelolaan infrastruktur yang optimal dapat meningkatkan aksesibilitas dan pelayanan publik, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Jalan yang layak, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai, serta infrastruktur pendukung lainnya akan membuka peluang ekonomi dan sosial yang lebih luas.

9.2 Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal

Dengan adanya infrastruktur yang baik, desa dapat menarik investasi dan meningkatkan aktivitas ekonomi lokal. Peningkatan produktivitas di sektor pertanian, industri kecil, dan perdagangan lokal dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengurangi tingkat kemiskinan.

9.3 Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintahan Desa

Sistem pengelolaan yang melibatkan aparatur desa sebagai pengawas dan koordinator, serta dukungan dari sistem informasi digital, akan meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan Dana Desa. Transparansi dalam pelaporan penggunaan dana dan progres pembangunan akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

9.4 Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi proyek infrastruktur akan memperkuat peran serta publik dalam pembangunan desa. Partisipasi ini dapat menjadi dorongan bagi aparat desa untuk lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan dana dan pelaksanaan program pembangunan.

10. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur desa merupakan tanggung jawab utama pemerintah desa yang dijalankan oleh aparatur desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, dana desa disalurkan untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk infrastruktur.

Tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit memberikan “jatah” atau kewenangan khusus kepada aparatur desa untuk mengelola infrastruktur secara mandiri tanpa melibatkan pihak profesional apabila diperlukan.

Dalam praktiknya, pembangunan infrastruktur desa idealnya dikelola oleh aparatur desa sebagai koordinator dan pengawas, dengan pelaksanaan teknis yang dapat melibatkan kontraktor profesional untuk menjamin kualitas dan efektivitas pembangunan. Model kemitraan inilah yang dapat menjawab tantangan keterbatasan SDM dan keahlian teknis di desa.

Rekomendasi kebijakan yang muncul adalah pentingnya penguatan kapasitas aparatur desa, penerapan sistem informasi terintegrasi, penetapan regulasi daerah yang jelas, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Dengan pendekatan ini, diharapkan pembangunan infrastruktur desa dapat berjalan optimal, transparan, dan tepat sasaran sehingga mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat desa secara berkelanjutan.