Apakah Warga Desa Berhak Mengawasi Dana Desa? Dasar Hukum dan Mekanisme Pengawasan

Pemerintahan desa merupakan ujung tombak pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Dana desa, sebagai salah satu instrumen penting untuk pembangunan, memiliki peran strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan. Namun, seiring dengan peningkatan alokasi Dana Desa, muncul pertanyaan mendasar: apakah warga desa berhak mengawasi dana desa? Artikel ini akan mengulas secara mendalam hak, dasar hukum, serta mekanisme pengawasan yang harus dijalankan oleh masyarakat sebagai pemilik kedaulatan, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa.

Dalam artikel ini, kita akan membahas:

Latar belakang Dana Desa dan pentingnya pengawasan
Dasar hukum mengenai hak pengawasan masyarakat desa
Mekanisme pengawasan dana desa oleh masyarakat dan lembaga terkait
Tantangan dan hambatan dalam pengawasan Dana Desa
Implikasi partisipasi masyarakat untuk pemerintahan desa yang lebih baik
Saran perbaikan dan prospek ke depan

1. Pendahuluan

Dana Desa merupakan salah satu instrumen fiskal penting yang dialokasikan oleh pemerintah pusat melalui APBN untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Dengan alokasi Dana Desa yang mencapai triliunan rupiah, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya menjadi kunci utama untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan korupsi.

Dalam konteks demokrasi lokal, masyarakat desa sebagai pemilik kedaulatan memiliki hak untuk mengawasi setiap penggunaan Dana Desa. Hak ini sejalan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance), yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan. Artikel ini akan mengupas lebih jauh dasar hukum yang mendasari hak warga desa untuk mengawasi penggunaan Dana Desa serta mekanisme pengawasan yang seharusnya dijalankan.

2. Latar Belakang Dana Desa dan Pentingnya Pengawasan

2.1 Dana Desa sebagai Instrumen Pembangunan

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN dan disalurkan melalui APBD kabupaten/kota kepada desa. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat di desa. Sejak peluncuran program Dana Desa, alokasi anggaran ini telah mengalami peningkatan signifikan, sehingga memberikan dampak besar terhadap pembangunan di daerah perdesaan.

2.2 Isu Transparansi dan Akuntabilitas

Namun demikian, tingginya nilai Dana Desa juga membawa risiko penyalahgunaan, korupsi, dan ketidaktransparanan pengelolaan. Berbagai laporan pengawasan, termasuk temuan oleh lembaga seperti KPK dan BPKP, menunjukkan bahwa terdapat kasus penyimpangan pengelolaan dana yang harus diantisipasi melalui pengawasan yang lebih ketat. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi penggunaan Dana Desa menjadi salah satu elemen penting untuk menciptakan tata kelola yang bersih dan efektif.

2.3 Peran Masyarakat Desa sebagai Pemilik Kedaulatan

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, masyarakat desa diakui sebagai pemilik kedaulatan yang memiliki hak untuk berpendapat dan mengawasi pelaksanaan pemerintahan di desa. Hak ini meliputi hak untuk meminta dan mendapatkan informasi secara terbuka mengenai penggunaan anggaran desa, termasuk Dana Desa. Dengan demikian, pengawasan oleh masyarakat bukan hanya merupakan hak konstitusional, tetapi juga bagian dari upaya meningkatkan partisipasi demokratis dalam pemerintahan desa.

3. Dasar Hukum Pengawasan Dana Desa

3.1 Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014

UU Desa No. 6 Tahun 2014 menjadi payung hukum utama yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam undang-undang ini, khususnya pada Pasal 68, masyarakat desa diberikan hak untuk meminta dan mendapatkan informasi serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pengelolaan keuangan dan penggunaan Dana Desa. Hak tersebut menjamin agar warga desa dapat ikut serta dalam proses pengawasan atas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran desa.

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa memberikan pedoman teknis bagi penyelenggaraan pemerintahan desa. Meskipun tidak secara eksplisit mengatur hak pengawasan masyarakat terhadap Dana Desa, PP ini menyiratkan bahwa setiap kegiatan pemerintahan desa, termasuk pengelolaan keuangan, harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

3.3 Permendagri dan Peraturan Daerah

Beberapa Permendagri, misalnya Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mengatur secara rinci tentang pengelolaan keuangan desa. Peraturan-peraturan ini mensyaratkan agar pemerintah desa wajib menyediakan informasi publik, termasuk laporan penggunaan Dana Desa, yang harus dapat diakses oleh masyarakat. Selain itu, Perda masing-masing daerah sering kali memuat ketentuan yang mewajibkan keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa.

3.4 Hak Masyarakat untuk Mengakses Informasi

Sesuai dengan Pasal 68 UU Desa, masyarakat desa memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dokumen perencanaan dan pelaksanaan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang mencakup penggunaan Dana Desa. Hak ini merupakan landasan konstitusional bagi warga desa untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang bersifat publik.

4. Mekanisme Pengawasan Dana Desa oleh Masyarakat

4.1 Pengawasan Langsung oleh Masyarakat

Masyarakat desa dapat mengawasi penggunaan Dana Desa melalui beberapa mekanisme langsung, antara lain:

Partisipasi dalam Musyawarah Desa:
Musyawarah Desa menjadi forum utama di mana masyarakat dapat memberikan masukan, kritik, dan saran terhadap rencana pembangunan serta penggunaan anggaran desa. Pada musyawarah ini, warga memiliki kesempatan untuk meninjau dokumen seperti RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa), dan APBDes.
Akses Informasi Publik:
Pemerintah desa diwajibkan menyediakan informasi publik secara transparan, baik melalui papan pengumuman, website desa, maupun media cetak dan elektronik. Masyarakat berhak meminta salinan dokumen-dokumen terkait penggunaan Dana Desa seperti laporan realisasi anggaran, rincian belanja, dan laporan pertanggungjawaban.
Pelaporan dan Pengaduan:
Masyarakat yang menemukan adanya penyimpangan atau indikasi penyalahgunaan Dana Desa dapat menyampaikan pengaduan melalui mekanisme resmi, seperti melalui Unit Pengaduan Pelayanan Publik (UP3) desa atau melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Jika pengaduan tidak ditanggapi, warga dapat mengajukan gugatan ke Komisi Informasi Publik atau bahkan melalui jalur peradilan.

4.2 Pengawasan Tidak Langsung melalui Lembaga Pengawas

Selain pengawasan langsung oleh masyarakat, pengawasan terhadap Dana Desa juga dilakukan oleh lembaga-lembaga lain, seperti:

Badan Permusyawaratan Desa (BPD):
BPD memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa dan penggunaan anggaran desa. BPD wajib menerima laporan pertanggungjawaban dari kepala desa dan melakukan evaluasi secara berkala.
Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP):
APIP di tingkat desa dan daerah berperan dalam melakukan audit dan pemeriksaan internal terhadap pengelolaan keuangan desa.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK):
BPK memiliki mandat untuk melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan Dana Desa sebagai bagian dari keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK kemudian dipublikasikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK):
KPK turut berperan dalam mengawasi penggunaan Dana Desa terutama dalam rangka pencegahan korupsi dan penyalahgunaan anggaran.

4.3 Peran Pemerintah Daerah dalam Pengawasan

Pemerintah kabupaten/kota dan provinsi juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Melalui mekanisme pembinaan dan pengawasan yang terintegrasi, pemerintah daerah:

Mendorong penyusunan laporan penggunaan Dana Desa secara rutin.
Menetapkan peraturan daerah (Perda) yang mengatur keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat.
Memfasilitasi koordinasi antara aparat desa, BPD, dan lembaga pengawas lainnya untuk meminimalkan penyimpangan dan korupsi.

5. Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa

5.1 Hak Masyarakat

Menurut UU Desa No. 6/2014, masyarakat desa memiliki hak untuk:

Meminta dan Mendapatkan Informasi:
Warga desa berhak meminta dokumen perencanaan, laporan anggaran, dan dokumen lain terkait pengelolaan keuangan desa.
Mengawasi Pelaksanaan Pemerintahan Desa:
Masyarakat dapat mengawasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa, baik melalui forum musyawarah desa, BPD, maupun mekanisme pengaduan resmi.
Berpartisipasi dalam Proses Pengambilan Keputusan:
Partisipasi dalam musyawarah desa memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan serta mengkritisi kebijakan pengelolaan Dana Desa.
Meminta Pertanggungjawaban:
Jika terdapat indikasi penyalahgunaan atau penyimpangan, masyarakat berhak meminta pertanggungjawaban secara tertulis dari pemerintah desa dan perangkatnya.

5.2 Kewajiban Masyarakat

Di samping hak, masyarakat juga memiliki kewajiban dalam pengawasan, antara lain:

Aktif Mengikuti Musyawarah Desa:
Partisipasi aktif dalam forum musyawarah desa merupakan salah satu cara masyarakat menjalankan haknya untuk mengawasi penggunaan Dana Desa.
Menyampaikan Kritik dan Saran Secara Konstruktif:
Pengawasan yang efektif harus dilakukan dengan cara yang membangun. Masyarakat wajib menyampaikan kritik dan saran secara tertib agar dapat memberikan kontribusi positif bagi perbaikan pengelolaan dana.
Memanfaatkan Saluran Resmi Pengaduan:
Jika menemukan adanya indikasi penyalahgunaan, masyarakat harus menggunakan saluran resmi seperti UP3, BPD, atau mekanisme pengaduan lain yang disediakan oleh pemerintah desa.
Meningkatkan Literasi Hukum dan Keuangan Desa:
Agar pengawasan berjalan efektif, masyarakat diharapkan memahami dasar-dasar pengelolaan keuangan desa serta peraturan perundang-undangan yang mengatur dana desa, sehingga dapat melakukan evaluasi secara kritis.

6. Manfaat Pengawasan Masyarakat terhadap Dana Desa

6.1 Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas

Pengawasan masyarakat secara langsung memberikan efek positif terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Dengan akses informasi yang terbuka, warga desa dapat mengetahui rincian anggaran, rencana penggunaan, serta laporan pertanggungjawaban yang harus disampaikan oleh pemerintah desa. Hal ini membantu mencegah terjadinya penyimpangan dan meminimalisasi potensi korupsi.

6.2 Mendorong Partisipasi Aktif dalam Pembangunan Desa

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Dana Desa mendorong partisipasi aktif warga dalam proses pembangunan desa. Masyarakat yang terlibat akan lebih merasa memiliki peran dan tanggung jawab atas hasil pembangunan. Hal ini juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa dan BPD sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan.

6.3 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Melalui mekanisme pengawasan, masyarakat dapat memberikan masukan yang konstruktif terhadap program-program pembangunan desa. Informasi dan laporan yang diperoleh dapat dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi dan perbaikan pelayanan publik. Pengawasan yang konsisten akan menghasilkan pemerintah desa yang lebih profesional, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

6.4 Pencegahan Terjadinya Korupsi

Dengan hak untuk mengakses dan mengawasi dokumen serta laporan penggunaan Dana Desa, masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran. Sistem pengawasan yang melibatkan berbagai pihak – mulai dari masyarakat, BPD, APIP, hingga BPK dan KPK – menciptakan sistem “checks and balances” yang akan memperkecil peluang korupsi.

7. Tantangan dan Hambatan dalam Pengawasan Dana Desa

7.1 Rendahnya Tingkat Literasi Hukum dan Keuangan

Salah satu kendala utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai dasar hukum pengelolaan keuangan desa. Banyak warga desa belum memahami haknya untuk mengakses informasi dan cara membaca dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Dana Desa. Upaya peningkatan literasi hukum dan keuangan melalui pelatihan dan penyuluhan sangat diperlukan agar pengawasan dapat berjalan efektif.

7.2 Keterbatasan Akses Informasi

Meski peraturan mengharuskan pemerintah desa menyediakan informasi publik, tidak semua desa memiliki sistem informasi yang memadai. Akses terhadap dokumen perencanaan, laporan anggaran, dan dokumen pertanggungjawaban sering kali terbatas karena keterbatasan infrastruktur atau kurangnya kesadaran aparat desa. Hal ini menyulitkan masyarakat untuk melakukan evaluasi dan pengawasan secara langsung.

7.3 Hambatan Kelembagaan dan Politik Lokal

Dalam beberapa kasus, adanya intervensi atau pengaruh politik lokal dapat menghambat proses pengawasan. Jika aparat desa atau pejabat setempat tidak bersikap terbuka dan kooperatif, hak masyarakat untuk mengawasi penggunaan Dana Desa dapat terhambat. Tantangan lain adalah kurangnya mekanisme pengaduan dan penegakan hukum yang efektif jika terjadi penyalahgunaan dana.

7.4 Kurangnya Ruang Komunikasi Publik

Ruang komunikasi publik seperti papan pengumuman desa, website resmi desa, atau forum musyawarah yang terbuka sering kali belum optimal diimplementasikan. Hal ini membuat masyarakat kesulitan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai penggunaan Dana Desa. Masyarakat pun tidak memiliki wadah formal untuk menyampaikan kritik dan saran.

8. Implikasi Pengawasan Masyarakat bagi Pemerintahan Desa

8.1 Mendorong Pemerintahan yang Transparan

Jika masyarakat desa secara aktif mengawasi penggunaan Dana Desa, maka pemerintahan desa akan terdorong untuk menjalankan prinsip transparansi. Informasi yang terbuka dan mudah diakses memaksa pemerintah desa untuk lebih berhati-hati dan profesional dalam mengelola anggaran, sehingga mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan dana.

8.2 Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Desa

Pengawasan oleh masyarakat bukan hanya sebagai hak, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah desa. Dengan adanya laporan pertanggungjawaban yang harus dipublikasikan secara rutin, masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi kinerja aparat desa. Hal ini meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

8.3 Pembentukan Budaya Demokrasi Lokal

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Dana Desa merupakan cermin dari pelaksanaan demokrasi di tingkat desa. Dengan berpartisipasi dalam pengawasan, masyarakat tidak hanya memperoleh hak informasinya, tetapi juga turut berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan dan pelayanan publik. Hal ini mendorong terbentuknya budaya demokrasi lokal yang kuat.

9. Saran Perbaikan untuk Meningkatkan Pengawasan Dana Desa

9.1 Peningkatan Literasi Hukum dan Keuangan Desa

Pemerintah daerah dan dinas terkait perlu mengadakan pelatihan serta penyuluhan secara rutin kepada masyarakat desa mengenai hak-hak pengawasan, dasar hukum pengelolaan keuangan desa, dan cara membaca dokumen-dokumen keuangan desa. Dengan demikian, warga akan lebih mampu memahami informasi yang disediakan dan melakukan evaluasi secara kritis.

9.2 Optimalisasi Akses Informasi Publik

Pemerintah desa harus menyediakan berbagai media informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti:

Website resmi desa yang memuat dokumen perencanaan, APBDes, dan laporan pertanggungjawaban.
Papan pengumuman yang terletak di tempat strategis di desa.
Forum musyawarah desa yang rutin diadakan untuk membahas penggunaan Dana Desa.

9.3 Penguatan Peran BPD dan APIP

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) memiliki peran penting dalam pengawasan Dana Desa. Keduanya harus diperkuat kapasitasnya melalui pelatihan, pendampingan, dan pemberian wewenang yang lebih besar untuk mengevaluasi serta menindaklanjuti temuan pengawasan masyarakat. Dengan sistem pengawasan yang terpadu, diharapkan penyalahgunaan Dana Desa dapat diminimalkan.

9.4 Penyediaan Mekanisme Pengaduan yang Terintegrasi

Pemerintah desa harus menyediakan saluran pengaduan yang terintegrasi, misalnya melalui Unit Pengaduan Pelayanan Publik (UP3) di desa. Saluran ini akan menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, saran, dan kritik secara resmi. Selain itu, mekanisme ini harus disertai dengan tindak lanjut yang jelas dan transparan agar setiap pengaduan mendapatkan respon yang memadai.

9.5 Kolaborasi dengan Lembaga Pengawas Eksternal

Pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan lembaga pengawas eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan audit dan pemeriksaan berkala terhadap pengelolaan Dana Desa. Kolaborasi ini akan memperkuat sistem "checks and balances" dan memberikan jaminan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan secara akuntabel.

10. Studi Kasus dan Implementasi Pengawasan Dana Desa

10.1 Studi Kasus Desa di Provinsi X

Di Provinsi X, pemerintah daerah telah menerapkan sistem transparansi dengan mewajibkan setiap desa untuk mempublikasikan dokumen APBDes dan laporan pertanggungjawaban di website resmi dan papan pengumuman desa. Selain itu, BPD secara rutin mengadakan musyawarah desa yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat untuk membahas penggunaan Dana Desa. Hasilnya, tingkat partisipasi pengawasan masyarakat meningkat, dan ditemukan beberapa penyelewengan dana dapat segera diperbaiki melalui mekanisme pengaduan yang ada.

10.2 Studi Kasus Desa di Kabupaten Y

Di Kabupaten Y, pemerintah desa bekerja sama dengan lembaga pengawas lokal dan dinas terkait untuk mengadakan audit internal dan eksternal secara berkala. Selain itu, adanya pelatihan mengenai literasi keuangan bagi warga desa membantu masyarakat memahami rincian penggunaan Dana Desa. Implementasi mekanisme ini menghasilkan peningkatan kepercayaan masyarakat dan menurunnya kasus penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa.

10.3 Pembelajaran dari Studi Kasus

Dari kedua studi kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

Transparansi Informasi sangat krusial untuk memberikan hak akses yang memadai bagi masyarakat.
Partisipasi Aktif Masyarakat dalam forum musyawarah desa membantu memastikan bahwa penggunaan Dana Desa selalu mendapat pengawasan.
Audit Berkala dan Kolaborasi Lintas Lembaga merupakan kunci untuk menjaga akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan dana.

11. Implikasi dan Prospek Ke Depan

11.1 Mendorong Pemerintahan Desa yang Lebih Akuntabel

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengawasi Dana Desa diharapkan dapat mendorong pemerintahan desa untuk lebih akuntabel dan transparan. Dengan sistem pengawasan yang baik, setiap penyimpangan dapat dideteksi dan ditindaklanjuti secara cepat, sehingga dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat tersalurkan secara tepat guna.

11.2 Pembentukan Budaya Demokrasi Lokal

Hak pengawasan masyarakat merupakan bagian integral dari pelaksanaan demokrasi di tingkat desa. Semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam pengawasan, maka akan terbentuk budaya demokrasi yang lebih kuat. Budaya ini akan mendorong partisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa, sehingga desa menjadi lebih mandiri dan berdaya.

11.3 Tantangan Teknologi dan Infrastruktur

Meski prospek pengawasan semakin cerah dengan adanya teknologi digital, tantangan masih ada terutama di desa-desa terpencil. Keterbatasan infrastruktur internet dan sistem informasi desa menghambat akses informasi oleh masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada investasi dan pendampingan dari pemerintah daerah untuk meningkatkan akses dan kualitas informasi publik di desa.

11.4 Inovasi dalam Pengawasan Publik

Ke depan, diharapkan dapat diterapkan inovasi teknologi seperti e-voting, platform pengaduan digital, dan aplikasi mobile untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi dan menyampaikan pengaduan secara real time. Inovasi semacam ini dapat mengintegrasikan seluruh stakeholder pengawasan, dari masyarakat, BPD, hingga lembaga pengawas eksternal, sehingga tercipta sinergi yang efektif dalam pengelolaan Dana Desa.

12. Kesimpulan

Pertanyaan “apakah warga desa berhak mengawasi Dana Desa?” memiliki jawaban yang tegas berdasarkan prinsip demokrasi dan asas keterbukaan informasi. Menurut Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, masyarakat desa memiliki hak untuk meminta, mendapatkan, dan mengawasi informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pengelolaan keuangan dan penggunaan Dana Desa. Hak ini merupakan bagian dari kedaulatan rakyat yang dijamin oleh UUD 1945 dan didukung oleh berbagai peraturan pelaksana seperti PP No. 43 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 46 Tahun 2016.

Pengawasan yang dilakukan masyarakat tidak hanya berfokus pada akses informasi, melainkan juga mencakup partisipasi aktif dalam musyawarah desa, pengajuan pengaduan resmi, dan evaluasi kinerja penggunaan Dana Desa oleh pemerintah desa. Masyarakat yang memahami hak dan kewajibannya dalam pengawasan akan dapat menekan potensi penyalahgunaan dana serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah desa dan daerah harus menyediakan sarana dan mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel. Optimalisasi ruang komunikasi publik, pelatihan literasi keuangan, serta penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan merupakan beberapa langkah strategis yang dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengawasi penggunaan Dana Desa.

Dengan demikian, pengawasan Dana Desa oleh warga desa bukan hanya merupakan hak, melainkan juga kewajiban bersama untuk mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan profesional. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan diharapkan dapat mengurangi penyimpangan dan meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Desa guna mencapai kesejahteraan bersama.