Berapa Maksimal Jumlah Perangkat Desa dan Apa Saja Jabatannya?

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif, salah satu pertanyaan yang sering muncul di kalangan praktisi dan aparat desa adalah: "Berapa maksimal jumlah perangkat desa dan apa saja jabatannya?" Artikel ini akan mengupas secara komprehensif mengenai jumlah maksimal perangkat desa, jabatan apa saja yang termasuk dalam struktur pemerintahan desa, serta dasar hukum yang mendasarinya. Pembahasan ini penting agar tata kelola pemerintahan desa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip legalitas, transparansi, dan akuntabilitas.

1. Landasan Hukum Pemerintahan Desa

1.1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan dasar utama penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia. UU ini mengatur berbagai aspek mulai dari kewenangan desa, pengaturan peraturan desa (Perdes), hingga mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Dalam UU Desa, dijelaskan bahwa setiap desa merupakan satu kesatuan hukum dengan otonomi yang diakui dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU Desa menekankan bahwa setiap kebijakan dan peraturan di tingkat desa harus tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, struktur dan jumlah perangkat desa yang diatur dalam UU Desa harus konsisten dengan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan.

1.2. Peraturan Pemerintah dan Permendagri

Selain UU Desa, pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa juga mengacu pada beberapa peraturan pelaksana, antara lain:

• Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
• Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa.
• Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 (yang telah mengalami beberapa perubahan) yang mengatur mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

2.1. Komponen Utama Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa terdiri atas dua komponen utama, yaitu:

1. Kepala Desa – sebagai pimpinan tertinggi penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Perangkat Desa – sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

2.2. Perangkat Desa: Definisi dan Fungsi

Perangkat desa adalah aparat yang dibantu oleh Kepala Desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan desa, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Mereka memiliki tanggung jawab administratif, teknis, dan operasional untuk memastikan berbagai program desa dapat terlaksana dengan baik.

Fungsi perangkat desa meliputi:

• Administrasi Pemerintahan Desa: Mengelola dokumen, laporan, dan administrasi keuangan desa.
• Pelaksanaan Pembangunan: Membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di desa.
• Pembinaan Masyarakat: Menyampaikan aspirasi masyarakat dan mengimplementasikan program pemberdayaan.
• Pelayanan Publik: Memberikan layanan kepada masyarakat, seperti pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan lainnya.

2.3. Posisi Jabatan dalam Struktur Perangkat Desa

Dalam struktur organisasi pemerintahan desa, jabatan perangkat desa umumnya meliputi:

• Sekretaris Desa – bertanggung jawab atas administrasi, penyusunan laporan, dan koordinasi internal.
• Kepala Urusan/Bidang – ada beberapa bidang yang harus diatur, seperti:
  • Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.
  • Urusan Keuangan Desa.
  • Urusan Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
  • Urusan Kesra (Kesehatan, Agama, dan Pendidikan) (tergantung kebutuhan desa).
• Kepala Dusun/Keureban (jika desa dibagi dalam dusun atau banjar) – sebagai pelaksana tugas di tingkat sub-desa.
• Pelaksana Teknis di bidang-bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan desa, seperti bidang pertanian, perikanan, atau pemberdayaan ekonomi.

Selain jabatan-jabatan tersebut, beberapa desa juga memiliki jabatan tambahan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah masing-masing. Namun, dalam kerangka hukum, jumlah perangkat desa dan jabatan yang dimaksud harus mengacu pada peraturan daerah dan pedoman teknis yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

3. Batasan Maksimal Jumlah Perangkat Desa

3.1. Ketentuan Jumlah Perangkat Desa dalam UU Desa

Meskipun UU Desa tidak secara eksplisit menyebutkan jumlah maksimal perangkat desa, pelaksanaan dan penetapan struktur organisasi perangkat desa di setiap desa diatur berdasarkan pertimbangan kondisi lokal, kapasitas keuangan, dan kebutuhan pembangunan desa.

Dalam praktiknya, banyak daerah menggunakan acuan bahwa jumlah perangkat desa ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) atau peraturan kepala daerah setempat yang merinci struktur organisasi pemerintahan desa. Di beberapa daerah, jumlah perangkat desa telah ditetapkan maksimal berdasarkan beberapa faktor, seperti:

• Luas wilayah dan jumlah penduduk desa.
• Ketersediaan dana desa (APB Desa).
• Kompleksitas urusan pemerintahan yang harus dikelola.

Sebagai contoh, di beberapa daerah, jumlah perangkat desa ditetapkan agar struktur organisasi tidak terlalu besar sehingga dapat meningkatkan efisiensi kerja dan menghindari pemborosan anggaran. Informasi mengenai batasan jumlah perangkat desa dapat ditemukan di berbagai Perda yang mengatur tata kelola pemerintahan desa.

3.2. Rujukan dari Permendagri dan Perda

Beberapa peraturan teknis yang menjadi acuan antara lain:

• Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 (dan perubahannya) mengatur tentang mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
• Peraturan Daerah setempat yang mengatur struktur organisasi pemerintah desa. Misalnya, Perda No. 3 Tahun 2021 tentang Perangkat Desa yang diterbitkan oleh beberapa kabupaten/kota telah menetapkan bahwa jumlah perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan kemampuan APB Desa.

Rujukan dari TikTok dan berita online menunjukkan bahwa informasi mengenai batasan usia perangkat desa dan struktur jabatan kerap dibahas, meskipun jumlah maksimal perangkat desa cenderung berbeda-beda di tiap daerah. Umumnya, struktur organisasi ditetapkan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

3.3. Pendapat Ahli dan Studi Kasus

Dalam studi dan pendapat dari berbagai praktisi dan akademisi, terdapat kesepakatan bahwa tidak ada satu angka baku yang dapat diterapkan secara nasional mengenai jumlah maksimal perangkat desa. Hal ini karena:

• Kondisi dan potensi setiap desa berbeda-beda.
• Peraturan yang mengatur struktur organisasi perangkat desa harus fleksibel agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing desa.
• Keputusan mengenai jumlah perangkat desa biasanya diambil melalui musyawarah desa dan disesuaikan dengan kapasitas APB Desa serta rekomendasi dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Contoh studi kasus dari beberapa kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Timur menunjukkan bahwa struktur organisasi perangkat desa disusun dengan mempertimbangkan faktor demografi, geografi, dan potensi ekonomi desa. Oleh karena itu, meskipun tidak ada angka maksimal yang ditetapkan secara nasional, beberapa daerah menetapkan jumlah perangkat desa sekitar 10-15 orang, tergantung pada kompleksitas tugas dan fungsi yang harus dijalankan.

4. Jabatan-Jabatan Perangkat Desa Berdasarkan Struktur Organisasi

4.1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pimpinan tertinggi di tingkat desa. Ia bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di desa. Kepala Desa memiliki kewenangan untuk:

• Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
• Menyusun Peraturan Desa (Perdes) bersama BPD.
• Mengelola keuangan dan aset desa.
• Menjalin koordinasi dengan instansi pemerintah daerah.

4.2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa bertugas untuk mengelola administrasi, menyusun laporan, dan mendokumentasikan setiap kegiatan pemerintahan desa. Posisi ini menjadi tulang punggung dalam memastikan setiap kebijakan dan program desa terdokumentasi dengan baik.

4.3. Kepala Urusan/Bidang

Pada struktur organisasi perangkat desa, jabatan kepala urusan atau kepala bidang biasanya dibagi berdasarkan fungsi pemerintahan, antara lain:

• Kepala Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Desa: Bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta administrasi pemerintahan desa.
• Kepala Urusan Keuangan Desa: Mengelola keuangan desa, menyusun anggaran, serta mengawasi penggunaan dana desa.
• Kepala Urusan Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat: Bertugas meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program sosial dan pemberdayaan ekonomi.
• Kepala Urusan Pendidikan dan Kebudayaan (jika diperlukan): Mengatur kegiatan pendidikan, pelestarian budaya, dan pengembangan potensi sumber daya manusia di desa.
• Kepala Urusan Kesra: Terkadang juga diatur sebagai bagian dari fungsi pemerintahan desa yang menangani urusan kesehatan, agama, dan kesejahteraan umum.

4.4. Kepala Dusun/Perangkat Sub-Desa

Di beberapa desa yang memiliki wilayah yang cukup luas dan terbagi dalam dusun atau banjar, terdapat jabatan kepala dusun. Kepala dusun bertugas sebagai pelaksana di tingkat sub-desa, mengkoordinasikan kegiatan di lingkup dusun, dan melapor kepada Kepala Desa.

4.5. Jabatan Tambahan

Beberapa desa juga mungkin memiliki jabatan tambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, seperti:

• Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa: Mengelola kegiatan sosial dan kebudayaan masyarakat.
• Pelaksana Teknis Bidang Usaha Desa: Bertanggung jawab atas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau kegiatan ekonomi desa lainnya.

Rincian jabatan tersebut tentunya disesuaikan dengan kondisi dan potensi desa masing-masing, dan diatur melalui musyawarah desa serta dituangkan dalam Perdes.

5. Proses Penetapan Jumlah dan Jabatan Perangkat Desa

5.1. Partisipasi Masyarakat dan BPD

Penetapan jumlah maksimal perangkat desa dan jabatan-jabatannya tidak hanya ditentukan secara top-down, melainkan melalui proses partisipatif yang melibatkan:

• Musyawarah Desa
• Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
• Kepala Desa Proses ini memastikan bahwa struktur organisasi perangkat desa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.

5.2. Pertimbangan Kapasitas APB Desa

Jumlah perangkat desa juga harus disesuaikan dengan kapasitas keuangan desa (APB Desa). Semakin besar dana yang tersedia, semakin banyak pula perangkat desa yang dapat diakomodasi untuk mengelola urusan pemerintahan secara efektif tanpa menimbulkan pemborosan anggaran.

5.3. Evaluasi dan Penyesuaian Berkala

Struktur organisasi perangkat desa harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan relevansi dan efisiensi. Penyesuaian jumlah perangkat dan jabatan dapat dilakukan berdasarkan evaluasi kebutuhan, perubahan demografi, serta kondisi pembangunan desa.

6. Studi Perbandingan dan Praktik Terbaik di Berbagai Daerah

6.1. Studi Kasus dari Jawa Tengah

Di beberapa kabupaten di Jawa Tengah, struktur organisasi perangkat desa telah ditetapkan berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat dan potensi pembangunan desa. Misalnya, di Kabupaten Pekalongan, struktur perangkat desa terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan 8-10 perangkat yang mengisi jabatan kepala urusan di berbagai bidang. Struktur ini dianggap ideal untuk mengelola pemerintahan desa yang efisien dan responsif.

6.2. Studi Kasus dari Jawa Timur

Di daerah Jawa Timur, kebijakan penetapan jumlah perangkat desa cenderung fleksibel. Beberapa desa menerapkan sistem di mana jumlah perangkat desa disesuaikan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah desa. Di sini, perangkat desa biasanya mencakup posisi Kepala Dusun bagi desa yang memiliki pembagian wilayah yang jelas. Hal ini memungkinkan distribusi tugas yang lebih merata dan efektif dalam pelayanan kepada masyarakat.

6.3. Pendapat Praktisi dan Akademisi

Para praktisi dan akademisi hukum pemerintahan desa menekankan bahwa tidak ada satu angka baku yang berlaku untuk seluruh Indonesia terkait jumlah maksimal perangkat desa. Penetapan jumlah perangkat desa harus mempertimbangkan kondisi lokal, potensi pembangunan, dan efektivitas pelayanan publik. Proses musyawarah desa dan konsultasi dengan BPD menjadi mekanisme penting dalam menentukan struktur organisasi yang tepat.

7. Analisis Kritis: Mengapa Struktur Organisasi Perangkat Desa Penting?

7.1. Efisiensi Pelayanan Publik

Struktur organisasi perangkat desa yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan jumlah perangkat desa yang tidak terlalu banyak, tata kelola pemerintahan desa menjadi lebih sederhana dan mudah diawasi. Sebaliknya, struktur yang terlalu besar dapat menimbulkan inefisiensi, pemborosan anggaran, dan konflik internal.

7.2. Akuntabilitas dan Transparansi

Struktur yang terdefinisi dengan jelas akan meningkatkan akuntabilitas. Setiap jabatan memiliki tugas dan tanggung jawab yang spesifik, sehingga memudahkan pengawasan dan evaluasi kinerja aparatur desa. Akuntabilitas ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

7.3. Pemberdayaan Masyarakat

Perangkat desa yang efektif tidak hanya fokus pada administrasi pemerintahan, tetapi juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program-program pembangunan, pendidikan, dan kesehatan. Struktur organisasi yang baik memungkinkan aparat desa untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mengakomodasi aspirasi rakyat melalui mekanisme musyawarah desa.

7.4. Pencegahan Praktek Nepotisme

Salah satu tujuan penetapan struktur organisasi perangkat desa adalah untuk mencegah praktek nepotisme. Dengan adanya mekanisme pengangkatan dan pemberhentian yang transparan serta melibatkan partisipasi BPD, diharapkan pengisian jabatan tidak didasarkan semata-mata pada hubungan personal, melainkan pada kompetensi dan profesionalisme.

8. Rekomendasi untuk Pemerintah Desa dalam Menetapkan Struktur Organisasi

8.1. Pendekatan Partisipatif

Setiap desa disarankan untuk melibatkan masyarakat dan BPD dalam menyusun struktur organisasi perangkat desa. Proses musyawarah desa menjadi kunci agar struktur yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan potensi desa.

8.2. Penyesuaian dengan Kapasitas Keuangan

Penetapan jumlah perangkat desa harus disesuaikan dengan kapasitas APB Desa. Evaluasi secara berkala diperlukan untuk memastikan bahwa jumlah perangkat desa tidak membebani keuangan desa dan tetap efisien dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

8.3. Penerapan Pedoman Teknis

Pemerintah desa perlu mengacu pada pedoman teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, seperti Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa dan perangkat lainnya. Pedoman ini akan membantu dalam menetapkan struktur organisasi yang sesuai dengan standar nasional.

8.4. Pengawasan dan Evaluasi Berkala

Mekanisme pengawasan internal, seperti melalui BPD dan musyawarah desa, serta evaluasi dari pemerintah daerah, sangat penting untuk memastikan struktur organisasi perangkat desa berjalan dengan baik. Evaluasi secara berkala akan mengidentifikasi jika terdapat kelebihan atau kekurangan dalam struktur organisasi sehingga dapat dilakukan penyesuaian.

8.5. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas

Pemerintah desa hendaknya mengadakan pelatihan rutin bagi perangkat desa untuk meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial. Dengan pelatihan yang baik, perangkat desa dapat menjalankan tugasnya dengan profesional, meningkatkan kualitas pelayanan, dan mencegah praktik-praktik yang merugikan.

9. Tantangan dan Solusi dalam Penetapan Jumlah Perangkat Desa

9.1. Tantangan yang Sering Dihadapi

Beberapa tantangan yang sering muncul dalam penetapan jumlah perangkat desa antara lain:

• Perbedaan Kondisi Desa: Kondisi geografis, demografi, dan ekonomi yang berbeda membuat satu standar jumlah perangkat desa sulit diterapkan secara merata.
• Keterbatasan Anggaran: Desa dengan APB yang terbatas cenderung tidak mampu mendukung jumlah perangkat desa yang besar.
• Kurangnya Pelatihan: Minimnya pelatihan bagi perangkat desa dapat mengakibatkan rendahnya efektivitas kerja, meskipun jumlah perangkat cukup.
• Praktik Nepotisme: Pengisian jabatan yang tidak transparan sering kali mengakibatkan ketidakseimbangan kekuasaan dan inefisiensi pemerintahan desa.

9.2. Solusi yang Dapat Diterapkan

Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa solusi yang dapat diterapkan adalah:

• Standarisasi Fleksibel: Pemerintah daerah dapat menetapkan pedoman standar yang fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa.
• Optimalisasi APB Desa: Mengalokasikan dana desa secara efisien sehingga jumlah perangkat desa dapat memenuhi kebutuhan pelayanan publik tanpa membebani keuangan desa.
• Transparansi Proses Pengangkatan: Melibatkan BPD dan musyawarah desa dalam pengisian jabatan perangkat desa untuk menghindari praktik nepotisme.
• Program Pelatihan Rutin: Mengadakan pelatihan berkala untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme perangkat desa.

10. Studi Kasus: Struktur Organisasi Perangkat Desa di Berbagai Daerah

10.1. Contoh di Kabupaten Pekalongan

Di Kabupaten Pekalongan, struktur organisasi pemerintahan desa yang efektif mencakup Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan sekitar 10-12 perangkat desa yang mengisi jabatan kepala urusan di bidang pemerintahan, keuangan, pembangunan, dan kesejahteraan sosial. Struktur ini disesuaikan dengan jumlah penduduk desa dan potensi pembangunan yang ada.

10.2. Contoh di Kabupaten Banyumas

Di Kabupaten Banyumas, beberapa desa menerapkan sistem dengan perangkat desa yang lebih kecil, yakni sekitar 8-10 orang. Penetapan ini didasarkan pada evaluasi kebutuhan administratif dan pelayanan kepada masyarakat. Di samping itu, terdapat juga jabatan kepala dusun sebagai bagian dari struktur pemerintahan di desa yang membagi wilayah desa menjadi beberapa subunit.

10.3. Pendapat Akademisi

Menurut para akademisi hukum pemerintahan desa, struktur organisasi yang optimal adalah yang mampu mencapai efisiensi pelayanan publik sekaligus menjaga akuntabilitas dan transparansi. Mereka menyarankan agar setiap desa melakukan penyesuaian struktur organisasi sesuai dengan kondisi spesifik dan potensi yang ada, sehingga tidak ada penerapan standar yang kaku secara nasional.

11. Rangkuman dan Kesimpulan

11.1. Rangkuman

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif, penetapan jumlah maksimal perangkat desa serta jabatan-jabatan yang ada harus mengacu pada:

• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
• Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Desa
• Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa
• Rekomendasi dan kebijakan dari pemerintah daerah melalui Perda setempat

Mekanisme penetapan jumlah perangkat desa biasanya disusun melalui proses musyawarah desa yang melibatkan BPD, Kepala Desa, dan masyarakat. Jumlah perangkat desa disesuaikan dengan kondisi lokal, potensi pembangunan, dan kapasitas keuangan desa.

11.2. Kesimpulan

• Tidak Ada Standar Nasional yang Kaku: Tidak terdapat angka maksimal yang seragam untuk seluruh Indonesia, karena kondisi setiap desa berbeda. Namun, struktur organisasi biasanya berkisar antara 8 hingga 15 perangkat desa.
• Jabatan Utama: Perangkat desa mencakup jabatan seperti Sekretaris Desa, Kepala Urusan/Bidang (pemerintahan, keuangan, pembangunan, kesejahteraan), dan Kepala Dusun (jika ada pembagian wilayah).
• Dasar Hukum: Pengaturan struktur organisasi perangkat desa didasarkan pada UU Desa (UU No. 6/2014) dan peraturan pelaksana seperti PP No. 43/2014 serta Permendagri Nomor 111/2014. Kebijakan lebih lanjut ditetapkan melalui Perda yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
• Partisipasi dan Evaluasi: Penetapan struktur organisasi dilakukan melalui musyawarah desa, melibatkan partisipasi masyarakat dan BPD, serta perlu evaluasi berkala untuk penyesuaian sesuai kebutuhan.
• Optimalisasi Pelayanan Publik: Struktur organisasi yang tepat akan meningkatkan efisiensi pelayanan, akuntabilitas, dan transparansi dalam pemerintahan desa, serta mencegah praktik nepotisme.