Apakah Dana Desa Bisa untuk Memperbaiki Jalan Kabupaten? Ini Dasar Hukumnya!

Penggunaan Dana Desa untuk perbaikan jalan kabupaten merupakan topik yang sering menimbulkan pertanyaan di kalangan aparat desa dan masyarakat. Pemahaman yang tepat mengenai aturan dan kewenangan terkait sangat penting agar pengelolaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

Pengertian Dana Desa dan Tujuannya

Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuannya adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan adanya Dana Desa, diharapkan pembangunan di tingkat desa dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Kewenangan dalam Penyelenggaraan Jalan

Sebelum membahas apakah Dana Desa dapat digunakan untuk memperbaiki jalan kabupaten, penting untuk memahami pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan jalan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, terdapat beberapa kategori jalan berdasarkan status kewenangannya:

1. Jalan Nasional: Dikelola oleh pemerintah pusat dan menghubungkan antarprovinsi serta jalan strategis nasional.

2. Jalan Provinsi: Dikelola oleh pemerintah provinsi dan menghubungkan antaribu kota kabupaten/kota dalam satu provinsi.

3. Jalan Kabupaten/Kota: Dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota dan menghubungkan antaribu kota kecamatan, desa, atau pusat kegiatan lokal.

4. Jalan Desa: Dikelola oleh pemerintah desa dan menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa serta jalan lingkungan di dalam desa.

Pembagian kewenangan ini menegaskan bahwa setiap tingkat pemerintahan memiliki tanggung jawab terhadap jalan sesuai dengan statusnya. Misalnya, jalan kabupaten menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, sedangkan jalan desa menjadi tanggung jawab pemerintah desa.

Dana Desa adalah salah satu sumber pendanaan yang diberikan pemerintah untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan desa. Namun, sering muncul pertanyaan, apakah Dana Desa bisa digunakan untuk memperbaiki jalan kabupaten? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memahami regulasi yang mengatur penggunaan Dana Desa serta batasan-batasannya.

Dasar Hukum Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa diatur dalam beberapa regulasi utama, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Nomor 8 Tahun 2022

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024

4. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.07/2023

Menurut regulasi tersebut, Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan desa, seperti infrastruktur jalan desa, jembatan desa, saluran irigasi kecil, serta pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat desa.

Apakah Dana Desa Bisa Digunakan untuk Jalan Kabupaten?

Berdasarkan regulasi di atas, Dana Desa tidak dapat digunakan untuk memperbaiki jalan kabupaten. Hal ini disebabkan karena:

1. Jalan kabupaten merupakan kewenangan pemerintah kabupaten, bukan desa.

2. Dana Desa hanya boleh digunakan untuk infrastruktur yang berada di wilayah desa dan menjadi kewenangan desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Jika Dana Desa digunakan untuk jalan kabupaten, maka dapat dianggap sebagai penyalahgunaan anggaran yang berpotensi melanggar hukum.

Penggunaan Dana Desa untuk Perbaikan Jalan Kabupaten

Berdasarkan pembagian kewenangan di atas, jalan kabupaten merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten. Oleh karena itu, penggunaan Dana Desa untuk memperbaiki jalan kabupaten tidak diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada, di mana Dana Desa seharusnya digunakan untuk kegiatan yang menjadi kewenangan desa, seperti pembangunan dan perbaikan jalan desa.

Sebagai contoh, perbaikan jalan kabupaten yang rusak tidak boleh menggunakan Dana Desa, karena hal itu merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten. Jika desa ingin jalan kabupaten diperbaiki, sebaiknya mengajukan permohonan perbaikan kepada pemerintah kabupaten dan tidak menggunakan Dana Desa untuk tujuan tersebut.

Sanksi atas Penyalahgunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan yang bukan menjadi kewenangan desa, seperti perbaikan jalan kabupaten, dapat dianggap sebagai penyalahgunaan dana. Penyalahgunaan Dana Desa dapat berakibat pada sanksi administratif hingga pidana bagi aparat desa yang terlibat. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah desa untuk mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penggunaan Dana Desa.

Alternatif Solusi untuk Perbaikan Jalan Kabupaten

Jika terdapat jalan kabupaten yang rusak di wilayah desa, pemerintah desa dapat mengambil langkah-langkah berikut untuk mendorong perbaikan:

1. Mengajukan Permohonan Resmi: Pemerintah desa dapat mengajukan permohonan resmi kepada pemerintah kabupaten untuk perbaikan jalan yang rusak. Permohonan ini sebaiknya dilengkapi dengan data dan dokumentasi yang menunjukkan kondisi kerusakan serta dampaknya terhadap masyarakat.

2. Melibatkan Masyarakat dan Media: Masyarakat desa dapat berperan aktif dalam menyuarakan kebutuhan perbaikan jalan melalui berbagai media, baik lokal maupun nasional, untuk menarik perhatian pemerintah kabupaten.

3. Bekerja Sama dengan Anggota Legislatif: Pemerintah desa dapat bekerja sama dengan anggota legislatif daerah untuk menyuarakan kebutuhan perbaikan jalan kabupaten yang rusak.

4. Mengusulkan dalam Musrenbang: Memasukkan usulan perbaikan jalan kabupaten yang rusak ke dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan atau kabupaten agar dapat dianggarkan dalam APBD.

5. Mengajukan permohonan perbaikan ke pemerintah kabupaten melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

6. Mendorong partisipasi masyarakat dan badan usaha untuk membantu perbaikan jalan dengan dana CSR (Corporate Social Responsibility).

7. Memanfaatkan program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang diberikan oleh pemerintah provinsi atau kabupaten.

*** Dana Desa memiliki aturan ketat dalam penggunaannya dan tidak boleh digunakan untuk memperbaiki jalan kabupaten karena berada di luar kewenangan desa. Jika ada jalan kabupaten yang rusak, pemerintah desa dapat mengajukan permohonan ke pemerintah kabupaten agar masuk dalam anggaran perbaikan. Dengan pemahaman yang baik mengenai regulasi ini, desa dapat mengelola Dana Desa secara efektif dan sesuai aturan.