Mengungkap Berapa Persen Dana Desa Dialokasikan untuk BUMDes dan Dasar Hukumnya?

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan melalui APBD masing-masing kabupaten/kota. Dana ini ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Di antara berbagai program penggunaan Dana Desa, pengalokasian sebagian dana untuk pembiayaan BUMDes menjadi salah satu prioritas strategis guna menggerakkan perekonomian lokal dan meningkatkan kemandirian desa.

Salah satu pertanyaan kunci yang sering muncul adalah: “Berapa persen dana desa untuk bumdes?” Menurut sejumlah informasi dan kebijakan terkini, minimal 20 persen dari Dana Desa diarahkan untuk pengelolaan BUMDes. Namun, penentuan persentase ini bukan semata angka, melainkan sudah didukung oleh aturan perundang-undangan serta dasar hukum yang menjadi pedoman pelaksanaannya.

Apa Itu Dana Desa dan BUMDes?

Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana ini tidak hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga untuk program-program sosial, ekonomi, dan peningkatan kapasitas aparatur desa. Pengelolaan Dana Desa harus dilakukan secara transparan, efisien, dan akuntabel.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes merupakan lembaga usaha yang didirikan oleh pemerintah desa dan/atau masyarakat desa. Tujuan pembentukan BUMDes adalah untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lokal melalui pengelolaan aset, jasa pelayanan, dan usaha lain yang dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. BUMDes memiliki karakteristik sebagai badan hukum yang terpisah dari struktur pemerintahan desa, namun tetap dijalankan dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong.

BUMDes tidak hanya berfokus pada satu jenis usaha, melainkan dapat mengelola berbagai unit usaha yang sesuai dengan potensi lokal, seperti:

Pertanian dan Agroindustri: Pengolahan hasil pertanian dan pemasaran produk.
Perikanan: Pengembangan usaha perikanan, terutama di wilayah pesisir.
Pariwisata: Peningkatan potensi wisata lokal dengan memanfaatkan kekayaan alam dan budaya.
Perdagangan dan Jasa: Pengelolaan toko ritel, unit usaha penyewaan, dan jasa keuangan mikro.

Mengapa Dana Desa Dialokasikan untuk BUMDes?

Pemerintah desa mengalokasikan dana untuk BUMDes dengan tujuan untuk:

Mendorong Perekonomian Lokal: BUMDes berperan sebagai motor penggerak ekonomi desa dengan membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan asli desa.
Pengelolaan Aset Desa: Dengan mengelola aset yang dimiliki desa, BUMDes dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya lokal.
Meningkatkan Kemandirian Desa: Pengelolaan usaha secara profesional melalui BUMDes membantu desa untuk tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan pemerintah pusat.
Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan: Dana yang dialokasikan untuk BUMDes diharapkan menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan kembali untuk pembiayaan pembangunan dan program sosial.

Berapa Persen Dana Desa untuk BUMDes?

Informasi yang beredar dan didukung oleh beberapa kebijakan terbaru menyebutkan bahwa tidak ada minimal persen Dana Desa dialokasikan untuk pengelolaan BUMDes. Hal ini sering kali disebutkan dalam berbagai rujukan, di antaranya:

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Peraturan ini menyatakan bahwa dana desa harus dikelola secara efisien dan sesuai dengan prioritas pembangunan di tingkat desa. Penggunaan dana untuk BUMDes merupakan salah satu instrumen untuk mendongkrak perekonomian lokal dan mengoptimalkan aset desa.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
UU ini memberikan landasan hukum bagi pendirian BUMDes sebagai lembaga usaha yang dikelola oleh desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024
Dalam peraturan ini disebutkan bahwa untuk mendukung program ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi, minimal 20 persen dari Dana Desa harus digunakan untuk penyertaan modal BUMDes. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme pengelolaan BUMDes.
Keputusan Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025
Keputusan ini mengarahkan bahwa dana desa untuk tahun 2025 diarahkan agar 20 persen digunakan sebagai penyertaan modal BUMDes untuk mendukung program ketahanan pangan, salah satu prioritas nasional dalam rangka swasembada pangan.

Berdasarkan dasar-dasar hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa minimal 20 persen dari Dana Desa dialokasikan untuk Ketahanan Pangan yang dikelola oleh BUMDes guna mendukung berbagai inisiatif pembangunan dan ketahanan pangan di desa.

Dasar Hukum Penggunaan Dana Desa untuk BUMDes

Pengalokasian dana desa untuk BUMDes memiliki beberapa dasar hukum yang dapat dijadikan rujukan, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

Peraturan ini merupakan landasan utama dalam pengelolaan Dana Desa. Di dalamnya, dijelaskan bahwa dana desa harus digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu penggunaan strategis dana desa adalah untuk mendukung pendirian dan pengembangan BUMDes sebagai instrumen peningkatan perekonomian desa.

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

UU ini mengatur tentang tata kelola desa secara menyeluruh, termasuk pendirian BUMDes. Pasal-pasal dalam undang-undang ini mengamanatkan bahwa desa memiliki hak untuk mendirikan badan usaha guna mengoptimalkan potensi ekonomi lokal. BUMDes diharapkan menjadi wadah pengelolaan aset desa dan memaksimalkan pendapatan asli desa.

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan ini memberikan petunjuk operasional tentang penggunaan Dana Desa, khususnya untuk mendukung program-program strategis seperti ketahanan pangan. Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa minimal 20 persen dari pagu Dana Desa harus dialokasikan untuk penyertaan modal BUMDes, sehingga desa dapat mengelola program ketahanan pangan secara profesional.

4. Keputusan Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025

Keputusan ini merupakan tindak lanjut untuk memastikan bahwa dana desa yang dialokasikan dapat memberikan dampak maksimal. Dana desa yang disalurkan untuk BUMDes diarahkan untuk mendukung program ketahanan pangan melalui pengelolaan yang terstruktur dan profesional. Kebijakan ini diharapkan menghasilkan nilai tambah ekonomi di tingkat desa.

Manfaat Pengalokasian Dana Desa untuk BUMDes

Pengalokasian minimal 20 persen Dana Desa untuk BUMDes membawa berbagai manfaat strategis bagi desa, di antaranya:

Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Desa

Dengan adanya BUMDes yang dibiayai secara langsung dari Dana Desa, desa dapat mengelola usaha-usaha produktif sesuai dengan potensi lokal. Hal ini mendorong kemandirian desa dalam mengelola sumber daya dan mengurangi ketergantungan pada bantuan luar.

Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa

BUMDes berperan dalam mengelola aset-aset desa, seperti tanah, bangunan, atau potensi alam lainnya, sehingga aset tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan pendapatan. Pengelolaan aset yang baik membantu meningkatkan nilai ekonomi desa.

Penyediaan Lapangan Kerja

Melalui pengelolaan unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes, desa dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal. Hal ini penting untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan Layanan Publik dan Ketahanan Pangan

Dana desa yang dialokasikan untuk BUMDes juga digunakan untuk mendukung program ketahanan pangan, seperti pembangunan lumbung pangan, pengembangan pertanian berkelanjutan, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan demikian, masyarakat desa dapat merasakan langsung manfaat peningkatan kualitas hidup dan ketersediaan pangan.

Penguatan Kapasitas dan Profesionalisme Pengelola Desa

Pengalokasian dana untuk BUMDes mendorong adanya peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan bagi pengurus BUMDes. Hal ini memastikan bahwa pengelolaan usaha di desa dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Dana Desa untuk BUMDes

Walaupun pengalokasian 20 persen Dana Desa untuk BUMDes menawarkan banyak manfaat, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dihadapi, antara lain:

Tantangan

Keterbatasan Kapasitas SDM
Banyak desa masih menghadapi kendala dalam hal sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang manajemen, akuntansi, dan pemasaran. Hal ini dapat menghambat pengelolaan BUMDes yang optimal.
Birokrasi yang Rumit
Proses administrasi dan birokrasi dalam pencairan dana serta pengesahan legalitas BUMDes seringkali memakan waktu lama, sehingga menghambat pelaksanaan program di lapangan.
Minimnya Pendampingan dan Pelatihan
Tidak semua desa mendapatkan pendampingan dari dinas terkait secara maksimal, sehingga pengurus BUMDes harus menghadapi tantangan dalam hal pengelolaan usaha tanpa dukungan teknis yang memadai.
Infrastruktur Teknologi dan Informasi yang Terbatas
Untuk mendukung pengelolaan usaha secara modern, banyak desa masih kekurangan infrastruktur teknologi dan sistem informasi yang memadai untuk memantau dan mengelola keuangan serta operasional BUMDes.
Kendala Akses Perbankan dan Legalitas
BUMDes seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses layanan perbankan atau memperoleh status badan hukum yang memadai, yang merupakan faktor krusial dalam pengembangan unit usaha.

Solusi

Peningkatan Kapasitas SDM Melalui Pelatihan
Pemerintah daerah dan kementerian terkait perlu menyelenggarakan pelatihan rutin bagi pengurus BUMDes mengenai manajemen usaha, akuntansi, pemasaran digital, dan inovasi produk. Program pendampingan juga perlu ditingkatkan untuk membantu pengurus mengatasi masalah operasional.
Simplifikasi Prosedur Administrasi
Perlu dilakukan reformasi birokrasi untuk menyederhanakan proses pengajuan dan pencairan dana, serta mempercepat proses legalisasi BUMDes. Penggunaan sistem informasi desa yang terintegrasi dapat menjadi solusi agar proses administrasi lebih transparan dan cepat.
Kolaborasi Antar Instansi
Kerjasama antara kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan sangat penting untuk mendukung pengelolaan Dana Desa. Misalnya, integrasi dengan sistem perbankan dan penerapan kebijakan insentif untuk BUMDes yang berhasil menerapkan praktik manajemen keuangan yang baik.
Pemanfaatan Teknologi Informasi
Mendorong desa untuk mengadopsi teknologi informasi dalam pengelolaan BUMDes, seperti penggunaan aplikasi akuntansi, sistem manajemen usaha, dan pemasaran online. Teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan.
Pendampingan Hukum dan Legalitas
Pemerintah perlu menyediakan layanan konsultasi hukum bagi BUMDes agar dapat membantu desa dalam proses pengesahan badan hukum dan penyusunan dokumen legalitas usaha. Hal ini akan memudahkan BUMDes untuk mengakses fasilitas perbankan dan menarik investasi.

Studi Kasus dan Implementasi di Lapangan

Beberapa daerah telah menerapkan kebijakan pengalokasian dana desa untuk BUMDes dengan hasil yang cukup menggembirakan. Misalnya, di Provinsi Jawa Tengah dan di beberapa kabupaten di Jawa Timur, telah terlihat adanya peningkatan signifikan dalam pengelolaan BUMDes yang mendukung program ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi desa.

Contoh Implementasi di Jawa Tengah

Di Kabupaten Purworejo, salah satu kabupaten yang menjadi pionir dalam mengimplementasikan kebijakan Dana Desa untuk BUMDes, Dana Desa tahun 2025 dialokasikan dengan rincian sebagai berikut:

20 persen untuk penyertaan modal BUMDes: Dana ini digunakan untuk mengembangkan unit usaha seperti lumbung pangan, usaha penyewaan alat transportasi, dan pemasaran produk lokal.
15 persen untuk program BLT Desa: Program bantuan langsung tunai yang bertujuan mengurangi kemiskinan ekstrem.
3 persen untuk operasional pemerintah desa: Dana ini mendukung kegiatan administrasi dan pelayanan publik di desa.

Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Purworejo, pengalokasian dana tersebut tidak hanya meningkatkan kapasitas ekonomi desa, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pengembangan usaha lokal melalui BUMDes. Program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mendapatkan dukungan optimal melalui pengelolaan BUMDes yang profesional.

Contoh Implementasi di Provinsi Bengkulu

Di Provinsi Bengkulu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan bahwa 20 persen dari Dana Desa wajib digunakan untuk pengelolaan BUMDes. Langkah ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kemandirian ekonomi desa serta mendorong penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Penggunaan dana yang tepat sasaran diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan menekan angka kemiskinan di daerah pedesaan.

Dampak Positif dan Tantangan Lapangan

Dari studi kasus di berbagai daerah, terdapat beberapa dampak positif yang dihasilkan:

Peningkatan Pendapatan Desa: BUMDes yang dikelola dengan baik mampu menghasilkan pendapatan tambahan bagi desa, yang kemudian dapat digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Lapangan Kerja Baru: Dengan berkembangnya unit-unit usaha di bawah BUMDes, terbuka banyak peluang kerja bagi masyarakat lokal, terutama generasi muda.
Peningkatan Kualitas Layanan Publik: Melalui program ketahanan pangan dan usaha penyediaan layanan publik, masyarakat desa mendapatkan akses yang lebih baik terhadap kebutuhan dasar seperti pangan dan kesehatan.

Namun, tantangan seperti keterbatasan kapasitas SDM, birokrasi yang masih rumit, dan keterbatasan akses teknologi tetap perlu mendapat perhatian serius. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sangat penting untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

Strategi Pengembangan BUMDes ke Depan

Agar pengelolaan Dana Desa untuk BUMDes semakin optimal, beberapa strategi perlu diterapkan secara konsisten, antara lain:

1. Optimalisasi Pendampingan Teknis

Pemerintah daerah harus meningkatkan program pendampingan teknis bagi pengurus BUMDes melalui pelatihan dan workshop. Pendampingan ini tidak hanya mencakup aspek manajemen dan keuangan, tetapi juga penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah pencatatan dan pelaporan.

2. Reformasi Prosedur Administrasi

Simplifikasi birokrasi dan digitalisasi proses administrasi sangat diperlukan agar pencairan dan pengesahan dana dapat dilakukan lebih cepat dan efisien. Pemanfaatan aplikasi digital berbasis desa yang terintegrasi dengan sistem keuangan nasional dapat membantu mencapai tujuan ini.

3. Penyediaan Infrastruktur Pendukung

Investasi dalam infrastruktur pendukung, seperti jaringan internet dan perangkat teknologi informasi, sangat penting untuk mendukung operasional BUMDes. Hal ini akan mempermudah pengelolaan keuangan, pemasaran produk, dan kolaborasi antar BUMDes di tingkat regional.

4. Penguatan Kerjasama Antar Desa

Pendirian BUMDes bersama antar desa dapat menjadi solusi untuk desa-desa yang belum memiliki kapasitas penuh dalam mengelola unit usaha secara mandiri. Melalui kerjasama, desa dapat saling berbagi sumber daya, pengalaman, dan akses pasar, sehingga memperkuat posisi ekonomi secara kolektif.

5. Insentif dan Fasilitasi Keuangan

Pemerintah pusat dan daerah perlu memberikan insentif keuangan, seperti pembebasan pajak atau pinjaman bunga rendah, kepada BUMDes yang telah menerapkan manajemen yang transparan dan menghasilkan keuntungan. Fasilitasi semacam ini akan mendorong inovasi dan pengembangan usaha yang lebih berkelanjutan.

6. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi

Implementasi sistem pelaporan keuangan yang terbuka dan terintegrasi sangat penting. Masyarakat harus dapat mengakses informasi mengenai penggunaan Dana Desa dan kinerja BUMDes secara real time. Transparansi ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan stakeholder lainnya terhadap pengelolaan dana desa.

Dampak Sosial dan Ekonomi dari Pengalokasian Dana Desa untuk BUMDes

Pengalokasian dana desa untuk BUMDes memiliki dampak yang signifikan tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi sosial. Beberapa dampak tersebut antara lain:

1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa

BUMDes memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi. Dengan adanya unit usaha yang dikelola secara profesional, masyarakat dapat memperoleh pelatihan, pengalaman, dan akses ke modal usaha. Hal ini mendorong tumbuhnya wirausaha lokal yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan masyarakat.

2. Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Dana desa yang digunakan untuk mendukung program ketahanan pangan dan layanan publik lainnya berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan sosial. Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh BUMDes membantu menekan angka stunting dan kekurangan gizi pada anak-anak, sehingga berdampak positif pada kesehatan generasi mendatang.

3. Pengurangan Kemiskinan

Dengan terbukanya lapangan kerja baru dan peningkatan pendapatan asli desa melalui BUMDes, tingkat kemiskinan di desa dapat ditekan. Pengelolaan dana yang tepat sasaran membantu menyediakan sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada sektor pertanian tradisional.

4. Revitalisasi Potensi Lokal

BUMDes dapat berperan sebagai katalisator dalam mengembangkan potensi lokal yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Misalnya, desa dengan potensi pariwisata dapat mengembangkan unit usaha berbasis wisata, sedangkan desa di daerah pertanian dapat mengembangkan agroindustri dan pengolahan hasil pertanian.

Studi Literatur dan Data Pendukung

Beberapa penelitian dan studi lapangan mendukung efektivitas pengalokasian dana desa untuk BUMDes. Di antaranya:

Studi Kasus di Kabupaten Pati (Jawa Tengah):
Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes yang mendapatkan minimal 20 persen Dana Desa berhasil meningkatkan produktivitas ekonomi dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi:
Data menunjukkan bahwa terdapat ribuan BUMDes yang telah didirikan di seluruh Indonesia. Walaupun belum semua BUMDes berjalan efektif, kebijakan pengalokasian dana desa secara khusus untuk BUMDes dianggap sebagai upaya strategis untuk mengoptimalkan potensi desa.
Referensi dari Media Massa:
Beberapa portal berita seperti detikNews, RRI, dan Joglo Jateng telah memberitakan bahwa kebijakan minimal 20 persen dana desa dialokasikan untuk BUMDes. Berbagai laporan menyebutkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mendorong ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi di desa.

Peluang dan Harapan ke Depan

Ke depan, dengan dukungan penuh dari pemerintah dan masyarakat, pengalokasian dana desa untuk BUMDes diharapkan dapat semakin dioptimalkan. Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan antara lain:

Inovasi Digital dan E-Commerce

Pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran produk-produk desa melalui platform e-commerce dapat membuka akses pasar yang lebih luas. Desa yang memiliki BUMDes dapat memasarkan produk unggulan mereka secara online, meningkatkan penjualan, dan menciptakan brand lokal yang dikenal secara nasional bahkan internasional.

Kolaborasi dengan Pihak Swasta

Kerjasama strategis antara BUMDes dengan sektor swasta, terutama di bidang teknologi, keuangan, dan pemasaran, dapat membantu meningkatkan modal usaha dan mengakselerasi pertumbuhan BUMDes. Dengan adanya kolaborasi ini, BUMDes dapat mengakses sumber daya dan keahlian yang sebelumnya sulit dijangkau oleh desa secara individu.

Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme

Melalui program pelatihan dan pendampingan yang intensif, pengurus BUMDes diharapkan dapat mengelola usaha dengan lebih profesional. Keterlibatan lembaga pendidikan dan lembaga keuangan sebagai mitra strategis juga dapat meningkatkan kapasitas SDM di desa.

Transformasi Kebijakan dan Regulasi

Perkembangan teknologi dan dinamika ekonomi mendorong perlunya regulasi yang adaptif. Pemerintah diharapkan terus merevisi dan menyempurnakan peraturan terkait Dana Desa dan BUMDes, sehingga regulasi yang ada selalu relevan dengan kondisi lapangan dan mampu mendukung inovasi di desa.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengalokasian dana desa untuk BUMDes merupakan salah satu strategi penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan dasar hukum yang kuat seperti Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta regulasi terbaru seperti Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2024 dan Keputusan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2025, kebijakan minimal 20 persen dana desa untuk BUMDes telah mendapatkan landasan yang jelas.

Manfaat pengalokasian tersebut antara lain meningkatkan kemandirian ekonomi desa, optimalisasi aset desa, penyediaan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas layanan publik. Meskipun terdapat tantangan seperti keterbatasan kapasitas SDM, birokrasi yang rumit, dan kendala akses teknologi, solusi seperti pendampingan teknis, reformasi administrasi, dan kerjasama antar instansi dapat membantu mengatasi hambatan tersebut.

Ke depan, dengan dukungan sinergis antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat desa, BUMDes diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan pendapatan asli desa, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan berkelanjutan di seluruh Indonesia.